MANSEL,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat melepas pengiriman perdana hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa kulit masoi yang diproduksi Kelompok Perhutanan Sosial Hutan Desa (HD) Kampung Yarmatum, Kabupaten Manokwari Selatan, Kamis (2/4/2025).
Pelepasan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Bupati Mansel, Bernard Mandacan.
Gubernur Dominggus mengatakan, pelepasan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk mendorong pengelolaan hasil hutan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kegiatan ini harus dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.
“Pelepasan ini harus kita maknai sebagai upaya besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pengelola hasil hutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas akses pasar produk unggulan kehutanan Papua Barat guna meningkatkan nilai tambah HHBK sekaligus memperkuat citra daerah sebagai wilayah yang mampu mengelola hutan secara lestari dan produktif.
Dominggus menilai masyarakat memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola hasil hutan secara mandiri.
Karena itu, ia berharap kelompok perhutanan sosial yang telah terbentuk dapat terus berkembang dan bertambah di berbagai wilayah Manokwari Selatan.
Sementara itu, Bupati Bernard Mandacan menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Barat, khususnya Dinas Kehutanan, atas dukungan pengembangan kulit masoi sebagai komoditas unggulan daerah.
“Ini merupakan wujud nyata perhatian Gubernur Papua Barat terhadap kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan,” kata Bernard.
Ia optimistis terbukanya akses pasar ke luar daerah akan menjadi peluang baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Bernard juga mengajak masyarakat, khususnya di Distrik Tahota, untuk menjaga dan mengelola potensi tersebut dengan tekun dan penuh kesabaran.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Susanto, menambahkan bahwa pengiriman perdana ini menjadi bukti keberhasilan implementasi perhutanan sosial di Papua Barat.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Manokwari Selatan telah terbentuk 15 kelompok perhutanan sosial dengan skema hutan desa/kampung yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan.
Salah satunya adalah Hutan Desa Yarmatum yang kini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara profesional.
Menurut Jimmy, pengiriman kulit masoi ini menjadi pintu masuk pengembangan berbagai potensi HHBK lainnya di Manokwari Selatan, seperti sagu di Gaya Baru, damar di Kampung Mambrema, serta jasa lingkungan di Demini.
“Potensi ini bila dikelola dengan manajemen yang baik akan menjadi pilar kesejahteraan masyarakat tanpa merusak hutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) guna mendukung pendampingan masyarakat di tingkat tapak secara maksimal.
Dari sisi legalitas, seluruh proses produksi masoi telah memenuhi ketentuan, mulai dari rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja tahunan (RKT), pembayaran PNBP, hingga pencatatan dalam sistem informasi penatausahaan hasil hutan.
Secara ekonomi, pengiriman perdana tersebut mencatatkan transaksi sebesar Rp85 juta dari 1,7 ton kulit masoi yang dikirim ke Surabaya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hasil hutan. (aco/red)
