GIZ gelar workshop untuk menyusun agenda rencana kerja Budget Resources center (BRC) atau Pusat Pengetahuan Anggaran di Provinsi Papua Barat, lebih khusus di Kabupaten Manokwari, tanggal 7-9 Juni 2022. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melaksanakan workshop untuk menyusun agenda rencana kerja Budget Resources center (BRC) atau Pusat Pengetahuan Anggaran di Provinsi Papua Barat, lebih khusus di Kabupaten Manokwari, tanggal 7-9 Juni 2022. Dalam workshop itu GIZ menghadirkan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) sebagai narasumber.
“Workshop ini diselenggarakan oleh Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Pemerintah Jerman untuk mendukung kerja-kerja pemerintah daerah dan KPK di dalam pencegahan korupsi,” ungkap Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatan workshop di Swiss-Belhotel, Kamis (9/6/2022).
Misbah mengatakan pihaknya juga telah menginisiasi tiga BRC di seluruh tanah Papua yang terdapat di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Jayapura. Yang pertama di Provinsi Papua yaitu BRC Khenambai Umbay, Kabupaten Jayapura BRC Honai dan untuk Provinsi Papua Barat BRC Mansinam.
“Saat ini kita sedang menyusun agenda kerja selama satu setengah tahun mulai dari petengahan Juni 2022 sampai berakhir Desember 2023,” kata Misbah.
Lebih lanjut Misbah menyampaikan, kerja-kerja BRC ini diharapkan nantinya bekerja di dua ranah besar, yang pertama adalah penguatan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil maupun bagi kelompok masyarakat rentan perempuan miskin dan penyandang disabilitas lansia masyarakat adat atau tokoh agama.
“Itu nanti yang akan menjadi target group dari penguatan kapasitas yang kita bangun, terutama di dalam mendorong literasi anggaran, untuk bagaimana masyarakat bisa memahami tentang seluk beluk anggaran,” jelasnya.
“Sebagaimana mereka terlibat di dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran sampai proses pengawasan anggaran dan yang terakhir adalah melakukan semacam kerja-kerja atau pencegahan korupsi itu yang akan kita lakukan,” tambahnya.
Ranah besar kedua adalah kerja-kerja pada level politik anggarannya, di politik anggaran nanti akan dilakukan kampanye dan advokasi ke pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten ke DPRD bahkan sampai ke level nasional.
“Output dari kegiatan ini nantinya adalah yang pertama lahirnya rencana kerja bagi masing-masing BRC, selain itu ini adalah sebuah media untuk konsolidasi bagi BRC untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap proses-proses perencanaan, dan bagaimana melakukan pengawasan anggaran, serta bagaimana membangun jejaringan kepada stakholder termasuk juga kepada pemerintah daerah dengan stakeholder lain, misalnya pihak kampus atau dengan organisasi masyarakat sipil,” ucapnya.
Misbah berharap dengan lahirnya BRC ini bisa menjadi lokomotif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, terutama dari aspek transparansi partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
“Serta hak-hak masyarakat, terutama orang asli Papua ini betul-betul diperhatikan dan keberpihakan anggaran itu betul-betul diberikan kepada seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat, terutama yang kelompok-kelompok rentan tadi sepeerti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan masyarakat adat,” tandasnya.(aa)
