George Dedaida: Perlu Adanya Pembicaraan Ulang Terkait Tidak Terpenuhinya Kuota Casis Bintara Otsus

0
143
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Ketua  Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida berharap dalam penerimaan Casis Polisi Otsus bisa memenuhi kuota-kuota dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat.
Hal ini diungkapkan George Dedaida saat ditemui wartawan di Aston Niu, Kamis ( 8/7/2021 ). Menurut dia, jika kuota-kuota tersebut tidak bisa dipenuhi sesuai kesepakatan awal, maka perlu dibicarakan kembali seperti apa?
Kata George, jika mana pendaftaran casis ini tidak memenuhi kuota masing-masing kabupaten/ kota, maka mereka yang tidak lolos harus dimasukkan dalam posisi berikut saat pendaftaran polisi lagi nantinya. “Tidak boleh diganti oleh orang-orang dari kategori lainnya contohnya dari Pegaf, maka dari Pegaf-lah yang harus menggantikan, bukan orang lain. Sangat naif sekali kalau anggaran diambil dari Pegaf  lalu dipakai untuk yang lain, ini tidak boleh,” katanya.
Lebih lanjut George mengatakan, fraksi Otsus mendorong  pemerintah untuk kuota-kuota yang disepakati bersama kolektif untuk masing-masing kabupaten/kota mendapatkan 100 casis. “Itu harus dijaga kuotanya, saat ini kita bersyukur karena masih ada putra/putri Papua yang masih masuk di dalam  1.500, mereka adalah anak-anak asli terbaik orang asli Papua,” tuturnya.
Ia berharap jika kuotanya tidak mencukupi  harus diskusikan kembali, anggarannya di potong. “Ditahan atau dipikirkanlah seperti apa yang baik, saya berharap tidak boleh kosong harus diisi oleh anak-anak negeri dari masing-masing kabupaten/kota,” ucapnya.
George menambahkan, soal seperti ini tiba saat tiba akal, yang sebenarnya  pengalaman waktu ada tes tentara dirinya sudah menyampaikan harus sudah di persiapkan dengan baik semenjak duduk di bangku SMA. “Anak-anak yang masuk polisi atau tentara itu sudah harus dijaga dari SMA sampai selesai, supaya kesehatan,  jiwa mereka berhubungan dengan psikologi itu sudah harus terjaga dari SMA, supaya saat penerimaan kita tidak capek lagi untuk membina mereka masuk ke posisi Polri,” jelasnya.
“Karena standarisasi Polri kita tidak bisa intervensi, paling kita minta great itu diturunkan disesuaikan kondisi objektif daerah. Tetapi kalau sudah diturunkan dan masih tidak bersaing, ini menjadi pertanyaan besar siapa yang bertanggung jawab, kenapa anak-anak kita tidak dipersiapkan untuk masuk ke sana,” sambungnya.
Lanjut dia, Pemerintah Daerah memiliki PR, sehingga mulai tahun kurikulum berjalan yang baru dirinya berharap anak-anak SMA sudah harus dipersiapkan mulai dari kelas 1-2. “Kita juga sudah mendorong  pihak kepolisian agar memiliki  anak-anak asuh, kalau boleh itu di dorong supaya mereka di asuh di setiap polres untuk mereka mengikuti tes berikutnya,”harap George. (aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.