MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Filep sebagai respons atas berbagai aspirasi yang disuarakan kalangan buruh saat peringatan May Day yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, tuntutan para pekerja merupakan persoalan mendasar yang harus segera ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata.
“Pada prinsipnya kami mendukung aspirasi yang disampaikan para buruh. Momentum Hari Buruh ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masih banyak persoalan pekerja di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian serius,” ujar Filep melalui sambungan telepon.
Ia menegaskan terdapat tiga poin utama yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah maupun pihak perusahaan, yakni kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial bagi buruh beserta keluarganya.
Menurut senator asal Papua Barat itu, kondisi riil para pekerja di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Ia menyoroti persoalan upah yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar kebutuhan hidup, sementara beban ekonomi masyarakat terus meningkat.
“Masih ada persoalan terkait upah yang belum ideal, jaminan pendidikan bagi anak-anak pekerja, akses terhadap perumahan layak, layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Ini harus menjadi prioritas,” katanya, Jumat, (1/5/26).
Filep menilai pernyataan Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh menjadi sinyal positif bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja.
Ia berharap komitmen tersebut segera ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, melalui langkah-langkah strategis dan inovatif.
“Kementerian Ketenagakerjaan harus memiliki perencanaan yang jelas, baik melalui kebijakan regulatif maupun langkah teknis yang nyata untuk menjamin kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang perlu diperkuat, seperti skema penyediaan perumahan pekerja, jaminan kesehatan yang lebih komprehensif, akses pendidikan bagi anak-anak buruh, serta perlindungan kerja yang berkelanjutan.
Menurut Filep, keberhasilan meningkatkan kesejahteraan buruh tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pekerja, tetapi juga akan memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jika buruh sejahtera, maka produktivitas meningkat. Ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta kementerian lain yang terkait dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga pekerja.
Sebagai lembaga yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat, Komite III DPD RI, kata Filep, siap mendukung dan mengawal agar aspirasi buruh dapat diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“DPD RI akan memastikan aspirasi para buruh tidak berhenti sebagai seremonial peringatan Hari Buruh, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada tenaga kerja Indonesia,” pungkasnya. (rls)
