MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menilai Papua Barat belum mandiri pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Filep usai melakukan rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat membahas persoalan kelangkaan gas elpiji dan pasokan pangan MBG di Manokwari, Senin (25/5/2026).
Menurut Filep, sebagian besar kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG di Papua Barat masih didatangkan dari luar daerah, seperti Surabaya dan Makassar.
“Papua Barat saat ini belum mandiri pangan karena masih mengimpor bahan pangan dari luar daerah, termasuk buah-buahan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar nasional program MBG,” ujar Filep.
Ia mengatakan program MBG sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar bagi daerah apabila hasil pertanian lokal dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Filep meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat terus memaksimalkan penggunaan hasil pertanian lokal guna mendukung kebutuhan dapur MBG.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga perlu melihat program MBG sebagai peluang untuk mendorong kemandirian pangan daerah.
“Program MBG memiliki potensi ekonomi yang sangat signifikan, tetapi daerah belum mampu memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal,” katanya.
Selain persoalan pangan, Filep juga menyoroti kendala pasokan gas elpiji yang dialami dapur-dapur MBG di Papua Barat.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat bersama pihak Pertamina, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, serta BGN Papua Barat, diketahui keterbatasan pasokan gas elpiji terjadi akibat hambatan distribusi dari Surabaya.
Untuk itu, Filep meminta adanya kuota khusus gas elpiji bagi dapur MBG agar program pemerintah tersebut dapat berjalan optimal.
Dalam kunjungan tersebut, Filep juga meninjau fasilitas dapur MBG dan menekankan pentingnya penerapan standar nasional, terutama terkait kebersihan dan sterilisasi dapur.
“Dapur MBG harus steril karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak penerima program,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi bersama satuan tugas MBG dapat memperkuat koordinasi guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan maksimal di Papua Barat. (dra)
