MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (25/5/2026).
Kunjungan tersebut disambut Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, bersama jajaran pengelola SPPG setempat.
Filep mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam rangka advokasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Papua Barat, khususnya terkait kendala distribusi gas elpiji dan ketersediaan bahan pangan.
Menurutnya, kelangkaan gas elpiji serta kesulitan memperoleh buah-buahan menjadi persoalan serius yang dihadapi dapur-dapur MBG di Manokwari.
“Sebagai Ketua Komite III DPD RI, saya melakukan kunjungan advokasi untuk memastikan persoalan yang dihadapi di lapangan sekaligus mencari solusi konkret untuk penyelesaiannya,” ujar Filep.
Dalam peninjauan tersebut, Filep menilai fasilitas dapur MBG secara umum telah memenuhi syarat, namun masih perlu disesuaikan dengan standar nasional, terutama dari aspek kebersihan dan sterilisasi.
Ia menegaskan dapur MBG harus memenuhi standar kesehatan karena makanan yang diproduksi dikonsumsi oleh anak-anak.
“Dapur MBG harus steril karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak penerima program,” katanya.
Setelah melakukan kunjungan lapangan, pihaknya menerima laporan bahwa sejumlah dapur MBG mengalami kesulitan memperoleh pasokan gas elpiji dan buah-buahan.
Untuk mencari solusi, Filep menggelar rapat bersama pihak Pertamina, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, serta BGN Papua Barat.
Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa keterbatasan pasokan gas elpiji tidak hanya terjadi di Papua Barat, tetapi juga di sejumlah wilayah Indonesia akibat terganggunya distribusi global.
Menurut keterangan Pertamina, distribusi gas elpiji ke Papua Barat masih terkendala keterbatasan armada kapal pengangkut dari Surabaya.
Karena itu, Filep meminta adanya kuota khusus gas elpiji untuk mendukung operasional dapur-dapur MBG di Papua Barat.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan intervensi dalam mendukung transportasi distribusi gas elpiji dari Surabaya ke Papua Barat.
Selain persoalan energi, Filep menilai Papua Barat masih menghadapi tantangan kemandirian pangan karena sebagian besar kebutuhan pangan, termasuk buah-buahan, masih didatangkan dari luar daerah seperti Surabaya dan Makassar.
Padahal, menurutnya, program MBG memiliki potensi ekonomi yang besar apabila hasil pertanian lokal dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita meminta BGN Papua Barat terus memaksimalkan hasil pertanian lokal agar daerah ini bisa lebih mandiri pangan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi bersama satuan tugas MBG dapat memperkuat koordinasi guna memastikan program pemerintah berjalan optimal di Papua Barat. (dra)
