Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Manokwari masa sidang II tahun 2022, Rabu (29/6/2022) di Gedung DPRD Manokwari. (Foto: Elyas/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Manokwari tahun anggaran (TA) 2021, sebagai masukkan arah kebijakan agar lebih baik di masa yang akan datang.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Manokwari masa sidang II tahun 2022, Rabu (29/6/2022) di Gedung DPRD Manokwari.
Henok Isak Rumansara saat membacakan rekomendasi dewan menyebutkan, secara umum penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2021, kedepam dalam penyusunan dokumen LKPj harus bersinergi dalam tingkat koordinasi dengan OPD lainnya.
Hal lain terkait penyajian dalam LKPJ, DPRD merekomendasikan agar tabel capaian kinerja Bupati pada tahun sebelumnya dapat di jabarkan dalam dokumen LKPJ tahun berikutnya.
Capaian kinerja pembangunan ekonomi makro daerah, kedepan diharapkan adanya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi disegala aspek di kabupaten Manokwari.
Capaian kinerja keuangan daerah, berdasarkan sajian dalam Laporan Keterangan Pertangungjawaaban (LKPJ), capaian kinerja keuangan secara umum pada tahun 2021 Sebesar Rp. 1.151.082.501.417,09 dari target yang telah ditetapkan Sebesar Rp. 1.180.288.136.581,00 Namun yang menjadi catatan adalah pentingnya mempertimbangkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Makro daerah yang secara berkala di tahun-tahun berikutnya.
Sementara pada capaian pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya seperti urusan pendidikan, beberapa program gagal salur sehingga direkomendasikan setiap program yang bersumber dari dana DAK dilaksanakan diawal tahun.
Selain urusan pendidiakan, DPRD Manokwari juga memberikan rekomendasi yang harus diperbaiki kedepan seperti urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan pemukiman, urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika.
Rekomendasi lainnya hingga urusan kesatuan bangsa dan politik, dimana DPRD Manokwari menyoroti keberadaan pos gabungan Wariori. “menyikapi keberadaan POS Gabungan Wariori yang kurang maksimal peran dan fungsinya maka kami meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari untuk meninjau kembali keberadaan POS tersebut mengingat anggaran operasionalnya sangat besar” bebernya.
Bupati Manokwari Hermus Indou, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas rekomendasi yang diberikan serta segera memerintahkan OPD untuk memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Manokwari tersebut. (dra)
