MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Anggota Komisi V DPR-RI pada Senin (20/12/2021) melakukan kunjungan kerja (kunker) reses masa sidang II tahun sidang 2021-2022 ke Provinsi Papua Barat.
Pada kunker tersebut, rombongan anggota Komisi V DPR-RI didampingi Asisten I Setda Papua Barat, Robert Rumbekwan, Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Papua Barat Marsudi, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2) Papua II, Yance Pabisa meninjau program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Buton, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan.
Pada kesempatan itu, rombongan Senayan yang dipimpin Sudewo menyempatkan waktu bertatap muka dengan masyarakat di kampung tersebut.
Pada reses tersebut masyarakat meminta tambahan bantuan program BSPS, pasalnya hanya 23 warga yang mendapatkan bantuan swadaya tersebut.
Menanggapi hal itu, Sudewo mengatakan, komisi V berjanji akan membawa aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR agar sebagian warga yang belum mendapatkan bantuan dapat terealisasi tahun depan.
“Terkait perumahan tadi saya juga sudah memberikan saran kepada kepala balai supaya dikaji, apakah anggaran Rp23 juta tiap rumah yang berada di kota Manokwari dan sekitarnya ini sudah lazim atau belum,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun program bedah rumah itu merupakan swadaya, tidak boleh membebankan masyarakat sehingga anggaran yang ditetapkan sebesar Rp23 juta per rumah itu hendaknya dikaji ulang.
“Meski ini swadaya bukan pemenuhan seluruh kebutuhan, tetapi setidaknya swadaya dari masyarakat itu jangan sampai memberikan suatu beban, jadi harus dihitung ulang Rp23 juta itu,” katanya.
Sudewo mengatakan,hal itu dilakukan mengingat upah serta bahan material di Papua Barat berbeda jauh dibanding daerah Jawa.
“Kalau memang masih jauh dari cukup, soyogyanya itu ditambah, karena upah disini mahal, material mahal, ini harus ada unsur keadilan dengan rumah swadaya di Jawa dan juga disini,” ujarnya lagi.
Dia berharap, Kepala Balai PUPR Papua Barat dapat mengkaji ulang anggaran BSPS tersebut agar tidak memberikan beban yang berat terhadap masyarakat.
“Saya harap kepala balai melakukan kajian yang kemudian disampaikan kepada dirjen dan nanti pada rapat dengan kementerian PUPR akan kami dukung bilamana itu harus ada tambahan anggaran, Rp23 tidak cukup ada tambahan anggaran akan kami dukung,” imbuhnya.
Dia juga meminta kepala balai melakukan pendataan, agar di Provinsi Papua Barat ini tetap teralokasi jumlah BSPS untuk pemenuhan keadilan, pemerataan pembangunan.
“Jangan sampai Provinsi Papua Barat ini tidak mendapatkan alokasi program BSPS,” tutupnya.(dra)
