Wakil Ketua DPRPB, Saleh Siknun.(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI, KLIKPAPUA.COM– DPR Papua Barat melakukan kunjungan dan koordinasi ke Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat. Pertemuan dan koordinasi yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun yang dihadiri oleh beberapa anggota DPR-PB dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat.
Wakil Ketua DPRPB, Saleh Siknun menjelaskan, dengan kehadiran hari ini membuat mereka mendapatkan informasi terkait dengan apa yang telah dilakukan gugus tugas. “Yang kami lihat harus lebih ditingkatkan adanya koordinasi antara gugus tugas kabupaten dengan provinsi,” ujar Saleh Siknun saat ditemui, Kamis (30/4/2020).
Koordinasi yang dimaksud antara gugus tugas kabupaten dan provinsi kaitannya dengan penyediaan tenaga medis dan juga peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan. “Kalau ada koordinasi yang baik kita akan mudah mendapatkan informasi, data berapa banyak tenaga medis yang kita butuhkan berapa banyak dan begitu juga peralatan-peralatan apa yang kita punya,” ungkapnya.
Lanjut Saleh Siknun, mereka juga tadi mendapatkan informasi bahwa ada satu kabupaten yang sudah menyediakan alat Polymerase Chain Reaction (PCR), sehingga nanti dikoordinasikan. “Kalau memang provinsi yang belum punya dan kabupaten tersebut sudah tersedia maka bisa saja kemudian kabupaten di Papua Barat ini melakukan pengecekan sampel di kabupaten tersebut, ” jelasnya.
Ditambahkan, DPR Provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan juga mendapat informasi kalau dana Rp 197,8 Miliar sebagian sudah digunakan untuk pendistribusian bapok. “Kami dari berharap teman-teman DPR Papua Barat yang hari ini ada di dapilnya juga bisa melakukan pemantauan penyaluran bapok karena dikuatirkan distribusi ini belum tepat sasaran, bisa saja ada yang seharusnya berhak mendapat justru tidak mendapat,” katanya.
Karena yang menjadi pengamatan DPR-PB hanya Gubernur yang menyampaikan paket tersebut ke kabupaten, dan kabupaten yang melakukan distribusi. “Terkait penyaluran bapok, itu kan ada pembagiannya provinsi jatahnya 25% kita berharap kabupaten juga melakukan pendistribusian dan harus tepat sasaran,” ujarnya.
Selain melaksanakan tugas pengawasan, DPR-PB juga melaksanakan fungsi penganggaran. “Setelah ini gugus tugas bisa menyampaikan rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian Covid di Papua Barat, ” tuntasnya.(aa/bm)
