MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan agar menertibkan sikap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menghadiri rapat resmi lembaga legislatif.
Hal ini diungkapkan ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, karena pimpinan OPD yang diundang, seperti Kepala Badan Keuangan, Inspektorat, Bappeda, dan Biro Hukum, tidak hadir dalam rapat pembahasan empat Ranperda penting yang dijadwalkan ulang pada Selasa (17/6/2025).
“Tolong ini menjadi catatan bagi Bapak Gubernur, tertibkan staf-stafnya. DPR ini bukan lembaga arisan atau forum informal yang bisa disepelekan. Undangan kami itu resmi, maka ketidakhadiran pun harus disampaikan secara resmi,” tegas Amin.
Menurut Amin, OPD kerap mengabaikan undangan resmi dari DPR, bahkan tidak memberikan pemberitahuan apapun terkait ketidakhadiran mereka, baik secara tertulis maupun lisan.
Padahal, pembahasan Ranperda merupakan bagian dari proses legislasi yang penting dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Adapun empat Ranperda yang seharusnya dibahas dalam rapat tersebut yaitu:
Ranperda tentang Kedudukan dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat
Ranperaturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan
Ranperaturan Gubernur tentang Tunjangan Transportasi
Ranperaturan DPR tentang Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPR
Amin menegaskan, apabila OPD dan pihak eksekutif terus menunjukkan sikap tidak kooperatif, maka DPR akan mempertimbangkan langkah tegas, termasuk penundaan pembahasan APBD Perubahan tahun 2025.
“Jika kami terus diabaikan, maka kami pun punya kewenangan untuk tidak memproses APBD Perubahan. Sebelum empat Ranperda ini diselesaikan, tidak akan ada pembahasan anggaran,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi antarlembaga harus dijaga melalui mekanisme yang tertib dan saling menghargai.
DPR Papua Barat, kata Amin, siap bekerja sama, namun tetap meminta komitmen yang sama dari jajaran eksekutif. (dra)
