Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Disparitas harga merupakan isu strategis di Provinsi Papua Barat yang harus dibicarakan, bukan hanya infrastruktur. Karena isu disparitas harga antar pulau Jawa dan Papua tidak bisa kita selesaikan sendiri di Papua.
“Secara nasional itu harus dilakukan bersama-sama, harapannya isu ini bisa masuk di bagian daripada isu-isu startegis pembangunan Papua Barat,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa saat ditemui klikpapua.com di Pendopo kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (19/8/2022).
Menurutnya, dengan adanya isu disparitas harga ini sehingga perlu dilakukan MoU antar provinsi dan antara kabupaten untuk kebutuhan Warga masyarakat di Kabupaten Manokwari. “Seperti yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu usai Rakorwil TPID wilayah Sulawesi, Maluku Papua (SULAMPUA).
Perlu adanya kerjasama antara Sulampua untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti Bawang Merah, Bawang Putih, Rica, Tomat, Ikan dan lain sebagainya, dimana kita tidak perlu lagi mendatangkan barang-barang pokok tersebut dari luar wilayah Sulampua,” jelasnya. “Sehingga barang yang bisa kita datangkan dari wilayah timur bisa kita datangkan tanpa harus datangkan dari wilayah jawa lagi,” sambungnya.
Dikatakan bahwa hasil dari Rakorwil TPID hingga saat ini belum ada tindaklanjut untuk untuk MoU antara Sulampua, sehingga TPID sementara sedang berpikir bagaimana caranya untuk bisa melakukan kerja sama.
“Kami akan menyampaikan hal tersebut dulu kepada Penjabat Gubernur. Harapanya dimana kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan, karena dengan adanya kerjasama itu ada kepastian kebutuhan, misalnya harga Kol 1 Kg Rp 25 ribu, namun saat dilakukan MoU maka tidak mempengaruhi harga Kol tersebut baik mau naik atau turun tetap dengan harga segitu, karena ini merupakan bagian dari kerja sama yang saling menguntungkan,” ucapnya.
Lebih lanjut Melkias menyampaikan selain MoU antara provinsi perlu juga adanya kerjasama antara kabupaten. “Untuk kerjasama antara daerah ini yang kami sementara menggagas kami harus duduk bersama-sama untuk mengkonsepkan. Kami berharap adanya kerjasama ini wilayah potensi ekonomi yang kita punya di wilayah Indonesia Timur ini juga bisa bergerak.”
“Sebenarnya cuma hanya tidak terkonfirmasi saja bahwa kami punya ini kami punya itu, sehingga kami berharap kalau ada kerjasaamkan kita punya data yang cukup, kita punya link yang cukup, sehingga kita di wilayah timur tidak perlu mendatangkan datangkan dari Jawa lagi, cukup ketersediaan kebutuhan kita bisa didatangkan antara Sulampua saja,” tutupnya. (aa)
