Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat, Dr. H. Yusnar Yusuf M.Si memberikan sambutan secara virtual di Rakerda IV MUI Papua Barat, Sabtu (24/10/2020).(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat, Dr. H. Yusnar Yusuf M.Si mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat yang membuka langsung Rakerda IV MUI Papua Barat yang dilakukan secara virtual.
Menurut Yusnar, sebagai fungsi MUI sebagai himayatul ummah juga sebagai pelayan umat itu sendiri sudah dapat teratasi walaupun ada sedikit intrik. Itu adalah sesuatu yang biasa dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Yusnar mengatakan ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada MUI Papua Barat, hablun fadilah, Ketua MUI Papua Barat beserta jajarannya, para masyaih yang hadir pada hari ini baik kabupaten/kota yang begitu antusia mengikuti acara ini, meskipun melalui sebuah teknologi informasi yaitu zoom.
“Namun demikian ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan bagi MUI Pusat, bahwa ternyata mereka-mereka yang duduk sebagai pengurus adalah mereka-mereka yang mampu berjuang melakukan jihad berdakwah untuk menyampaikan himayatul ummah dan juga melakukan sebuah koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, bukan menjadi penantang ataupun perbedaan pendapat yang ada antara MUI dengan Pemerintah, tetapi kita adalah mitra kerja dengan pemerintah,” ungkap Yusnar saat memberikan sambutan secara virtual, Sabtu (24/10/2020).
Kalaupun ada perbedaan pendapat katakanlah misalnya sekarang ini adalah omnibus law, kita boleh tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi hubungan dengan pemerintah tidak boleh putus, komunikasi terus dibangun secara akomodatif. “Kami mau berpesan dalam rapat kerja daerah IV MUI Papua Barat sebagai MUI kita harus mampu didalam dua dimensi yang sangat berat yang pertama kita harus menjadi akademik leader, kemampuan kita dalam keilmuan untuk menata umat, untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada umat. Dengan akademik leader kita bisa menjadi mitra dengan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, yang pertama dibangun adalah kompleksitas terkait harapan umat, harapan pemerintah terhadap MUI, sehingga ketersinggungan antara satu dengan yang lain tidak terjadi,namun ada dialog yang terus dibangun terus menerus, meskipun Papua Barat bukanlah mayoritas Islam, tetapi itulah sebuah daerah yang tentunya bisa mengakomodir permintaan-permintaan atau harapan umat yang ada, begitu juga sebagai sadiqul ukumah mitra kerja dari pemerintah.
“Kami minta perhatian bapak gubernur karena memang MUI itu terkadang terlalu memperhatikan sekali bagaimana yang diharapkan umat, kendati yang diharapkan umat itu terkadang tidak mampu kita selesaikan dengan secepatnya, tetapi yang namanya harapan masyarakat dia menginginkan hari ini diminta besok harus jadi, itulah masyarakat Indonesia, maka kita harus mampu, majelis-majelis ulama Indonesia adalah masyaih para pengurus semuanya harus mampu untuk membuat sebuah suasana bahwa kita pelayan daripada umat, kita adalah pelindung dari umat islam itu, tetapi kita juga adalah berteman, bersahabat dengan orang lain yang tidak seagama dengan kita apalagi dengan pemerintah,” katanya.
Dengan demikian, maka Negara ini akan bisa dibangun bersama untuk sebuah cita-cita yang disebut dengan baldatun toybatun warabbun ghafur. “Ini harapan kami bapak gubernur sekali lagi kami MUI Pusat menitipkan kepada mereka-mereka ini dan menitipkan hal yang sangat perlu kepada bapak gubernur, sehingga daerah Papua Barat itu adalah sebuah contoh nantinya adalah sebuah kerukunan yang begitu harmonis antara pemerintah dengan MUI, antara MUI dengan majelis-majelis agama yang lain, sehingga kemesraan yang ada di tengah-tengah tanah Papua itu tercermin dari MUI bersama dengan pemerintah khususnya Gubernur Papua Barat,” pungkasnya.(aa)
