MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat akan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Amanat sebuah pekerjaan besar yang penuh tantangan, untuk menelisik kondisi kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
Pendataan awal Regsosek ini, bersifat sensus yang diharapkan menadi sebuah sistem dan basis data seluruh penduduk di tanah air.
Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia menyebutkan bahwa, data yang terintegrasi pada Regsosek akan membawa pengaruh pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di tanah air.
“Seluruh ASN diharapkan berperan mensukseskan Regsosek ini. Regsosek ini tag-linenya satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyasyarakat. Hasilnya akan diumumkan pada 2023 mendatang. Akan melakukan pendataan pada 218 distrik dan 1.986 kampung di Papua Barat,” kata Maritje saat memperkenalkan Regsosek pada Rapat koordinasi Provinsi Papua Barat, Kamis (15/9/2022) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Untuk mewujudkan satu data program perlindingan sosial ini, BPS Papua Barat akan melibatkan sebanyak 2.352 petugas.
Dan akan melibatkan 8.024 forum komunikasi publik dimana anggotanya setingkat ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada forum ini menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori miskin.
Program pendataan awal Regsosek tersebut, mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat, yang menginstruksikan langsung kepada seluruh OPD dilingkup Pemprov Papua Barat untuk mendukung mensukseskan Regsosek 2022.
“Saya mengajak kepada seluruh jajaran pemerintahan di tingkat provinsi untuk berpartisipasi dalam menyukseskan amanah besar negara melalui pendataan awal regsosek,” kata Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan
Sekda Nataniel juga mengutarakan, pendataan awal regsosek akan menghasilkan data terpadu, tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah.
Selain itu juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. “Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga desa. tidak lupa bahwa kita pun membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan jawaban yang benar dan jujur. mari bersama-sama kita membangun negeri melalui regsosek,” ujarnya.
Dikatakan, data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten. (dra)
|
|
