MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Bawaslu Papua Barat meluncurkan pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2024, disusun berdasarkan identifikasi terhadap Indikator Kerawanan Pemilu 2024, Sabtu (31/8/2024) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Elias Idie, Ketua Bawaslu Papua Barat mengatakan, potensi kerawanan yang terjadi pada setiap tahapan menjadi gambaran Bawaslu.
Dikatakan Elias, di tanah Papua, ada empat dimensi yang selama ini relatif tinggi. Di antaranya dimensi sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.
“Pemetaan kerawanan di Papua Barat menjadi komitmen bersama tidak hanya pihak Bawaslu namun tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat,” ujarnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Menahen J. Sabarofek mengatakan, berdasarkan indikator, terdapat 16 indikator yang dianggap rawan pada Pemilihan 2024 di Provinsi Papua Barat.
ke 16 Indikator itu diantaranya, Penyalahgunaan anggaran dana hibah Pemilu/Pilkada, terdapat ketiadaan pengawas TPS, Adanya sengketa proses Pemilu/Pilkada.
Kekerasan berbau SARA, adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu, Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses.
Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI, Adanya gugatan hasil Pemilu/Pilkada, Adanya pelanggaran saat pemungutan suara.
Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada, Adanya pemilihan suara ulang, Terdapat penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan sehingga perlu penanganan medis.
Perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan, intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu, Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT, serta adanya informasi ketiadaan pemantau Pemilu/Pilkada.
Usai peluncuran pemetaan kerawanan, Bawaslu Papua Barat menggelar Sosialisasi pengawasan parsitupatif dengan menghadirkan narasumber, Paskalis Semunya, Ketua KPU Papua Barat, Johnny Eddizon Isir, Kapolda Papua Barat dan Edison Ompe, sekretaris Kesbangpol Papua Barat. (dra)
