Barisan Merah Putih Manokwari Nyatakan Sikap Jaga NKRI

0
1068
BMP Kabupaten Manokwari saat menyampaikan peryataan sikap, Kamis (29/8/2019).

MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM – Barisan Merah Putih (BMP) Kabupaten Manokwari menyatakan sikap tetap mendukung tanah Papua sebagai bagian dari wilayah terotorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peryataan sikap ini dibacakan Ketua DPC Barisan Merah Putih Kabupaten Manokwari, Yance Mara di sekretariat Sowi IV, Distrik Manokwari Selatan, Kamis (29/8/2019) siang.

Berikut peryataan sikap yang disampaikan. Pertama bahwa Barisan Merah Putih (BMP) Kabupaten Manokwari atas nama masyarakat Papua Barat  menyatakan mendukung penuh Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI.

Kedua, BMP menolak adanya referendum di tanah Papua karena Papua adalah bagian dari NKRI. Ketiga, dengan tegas menolak keberadaan kelompok separatis yang selalu menghasut masyarakat serta menganggu situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat.

Keempat, mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan anarkis di Papua Barat yang di lakukan oleh pihah-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan permasalahan tersebut.

Kelima, BMP Manokwari mengimbau, agar seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua Barat untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian serta mendukung penuh pemerintah Indonesia dalam membangun tanah Papua.

Yance Mara juga berharap, rakyat  tidak terpancing dengan aksi yang terjadi di Provinsi Papua – Jayapura, tetap tenang dan lakukan aktifitas seperti biasa.

“Kita sebagai rakyat harus tetap mendukung penuh pemerintah Indonesia dalam membangun tanah Papua,” tegasnya.

Dikatakan, bahwa semua aspirasi masyarakat telah di tandatangani oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Kemenko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo. “Kita harus saling mendukung,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta pergerakan-pergerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, sebaiknya segera dihentikan.

“Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan konkrit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghentikan organisasi atau kelompok yang ingin mengacaukan stabilitas keamanan negara khususnya di Papua Barat,” tuntasnya. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.