Bapemperda DPR-PB: Hasil Pengecekan Ulang dari 512 P3K Terverifikasi Hanya 384 Orang

0
Ketua Bapemperda Syamsudin Seknun. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Perdasi P3K 512 tentang pengangkatan P3K menjadi ASN Provinsi Papua Barat sudah tidak mengalami masalah lagi.
Dimana pada pertemuan kemarin yang dilakukan Komisi I bersama BKD dan Tim 512 telah melakukan perbaikkan, pengecekan ulang dan hasilnya dari 512 yang terverifikasi hanya 384 orang P3K. Hal ini disampaikan Ketua Bapemperda, Syamsudin Seknun saat dikonfirmasi wartawan usai melaksanakan rapat di Aston Niu, Kamis (22/9/2022).
Dikatakan sesuai hasil harmonisasi pembahasan kemarin di Kemendagri, kemudian Kemenpan prinsipnya muatan materinya tidak  ada masalah, hanya saja dari Pemerintah Pusat meminta pemberlakuan Perdasis ini dia harus bersifat sekali.
“Sehingga sudah barang tentu karena ini menjawab tentang persoalan 512 ini maka kemendagri  minta kepada DPR-PB dan pemprov untuk kembali kita melakukan perbaikkan terhadap  administrasi dari pada  512. Setelah dilakukan perbaikkan, pengecekan ulang ternyata  yang terverifikasi itu  hanya 384 orang,” ungkap Seknun.
Hasil tersebut diputuskan saat rapat internal antara Komisi I DPR Papua Barat  dengan BKD  bersama tim 512, sehingga angkanya sudah sesuai  yaitu 384.  Ini akan dijadikan sebagai  lampiran di dalam  perdasis untuk  ditetapkan  menjadi  peraturan daerah.
“Perdasi pemberlakuannya hanya sekali, makanya saat pembahasan kemarin dari Kemendagri mewanti-wanti,  bila nanti perdasi  ini ditetapkan jadi peraturan daerah, bukan berarti masalah selesai, karena kekhawatiran jangan sampai data tidak valid, ketika nanti ditetapkan kemudian ada bahasa-bahasa sumbang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, makanya tadi setelah rapat kami pastikan dari kepala BKD dan Komisi I DPR Papua Barat, dan ternyata tidak ada masalah dan sudah sesuai,” jelas Seknun.
Sesuai materi muatan didalam Perdasis bagi mereka yang awalnya P3K akan diangkat menjadi PNS. “Dan itu menjadi harapan kami didalam sesuai dengan apa yang  diamanatkan didalam  draf perdasis itu,” tuturnya.
Lanjut Seknun, selain itu juga pihaknya sudah bedah Undang-Undang ASN,  kemudian turun ke Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021  dan turun di PP, sebenarnya ada ruang yang dapat digunakan sebagai dasar.
“Dalam UU ASN diberikan kekhususan bagi  daerah-daerah yang  memiliki kekhususan, maka  bisa diatur dan kewenangan itu bisa diberikan kepada pemerintah daerah  untuk mengatur, dan itu yang menjadi yurisprodensi kita,  dan dalam UU Nomor 2 juga sudah jelas terkait tata kelolah pemerintahan  ASN dilingkup  pemerintah daerah, cuma secara teknis cantolannya  dalam PP harus kita rumuskan dalam  perdasi,” tutupnya. (aa)

SPACE
SPACE
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.