MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM- Kesediaan setiap orang untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam melakukan karantina mandiri khusus bagi kelompok suspect Covid -19 tak tentu sama.
Akademisi Program studi Biologi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah di Manokwari, Nurul Abidin, memiliki pandangan bahwa, persoalan ekonomi dan martabat menjadi dua faktor yang wajar, dan wajib dianalisa oleh pengambil kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Papua Barat, lebih khusus di Kabupaten Manokwari.
Menurut Abidin dengan adanya anjuran karantina mandiri bagi OTG, ODP, PDP yang saat ini dilihat terus meningkat, namun dilakukan tidak ditempatkan dalam satu tempat melainkan dilakukan karantina mandiri sendiri-sendiri di rumah masing-masing, tentu memiliki kelemahan dari sisi disipilin dan jaminan biaya hidup (faktor ekonomi). “Orang yang menjalankan karantina mandiri, pasti butuh makan, dan sebagai manusia, pasti punya kebutuhan lain, sehingga dia harus ke luar rumah, apabila tak ada kontrol ketat dari pemerintah melalui tim yang ditugaskan,” ujarnya dalam pesan tertulisnya yang dikirim, Kamis (21/5/2020).
Sehingga dirinya menilai karantina terpusat adalah langkah ideal yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah, untuk menempatkan kelompok suspect di satu tempat khusus, sehingga kelompok suspect tidak berbaur di lingkungan masyarakat dan distigma. “Dengan karantina terpusat, tentu mempermudah pemerintah dalam mengontrol, sekaligus ada jaminan keamanan dan jaminan biaya hidup dari pemerintah, disamping upaya perawatan oleh tim medis yang bertugas di lokasi karantina,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan sesuai amanat konstitusi, pemerintah wajib melindungi segenap rakyatnya. Sehingga, makna perlindungan itulah yang perlu diterapkan di masa pedemi terhadap rakyat. “Negara butuh rakyat. Karena tanpa rakyat, tidak akan ada suatu Negara,” pungkasnya.
Secara terpisah LO (penghubung) Gugus Tugas Covid Nasional untuk Papua Barat, Fachrudin, mengatakan kenaikan jumlah kasus konfirmasi di Papua Barat masih terus bertambah. Paling tinggi di kota dan kabupaten Sorong, Raja Ampat, diikuti Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari.
Pengamatan Fachrudin, warga Papua Barat terutama di Manokwari, belum sepenuhnya melaksanakan anjuran pemerintah dengan membatasi aktivitas di tempat umum bahkan sebagian terlihat tak memakai alat pelindung diri. “Saya baru saja melakukan peninjauan terhadap posko Covid -19 provinsi maupun Kabupaten Manokwati, terlihat sangat jelas sekali warga masyarakat di Kabupaten Manokwari ini masih saja beraktivitas seperti biasanya, dan tidak menggunakan masker saat keluar rumah, “ tuturnya.
Dia berharap Pemprov Papua Barat segera menyiapkan lokasi khusus, untuk diberlakukannya karantina terpusat, dengan melihat kenaikan kurva kasus, sehingga karantina terpusat harus segara dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 antar warga.
Fachrudin juga berharap Pemerintah Papua Barat dan kabupaten/kota harus tegas dalam membatasi aktivitas warga, sehingga tidak berkerumun di tempat-tempat umum. “Minimal ada payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk maksimalkan langkah penindakan, jika kemudian warga tak lagi peduli dengan imbauan pemerintah selama masa pendemi,” tandasnya.(aa/bm)
