BPJS Kesehatan Cabang Manokwari melakukan Gathering bersama 53 Badan Usaha, Rabu (19/8/2020) di Swiss Belhotel.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– BPJS Kesehatan Cabang Manokwari melakukan Gathering Badan Usaha untuk mengoptimalkan manfaat program JKN-KIS, di Swiss- Belhotel Manokwari, Rabu (19/8/2020). Kegiatan yang dilaksanakan BPJS kesehatan ini diikuti 53 badan usaha yang ada di Kabupaten Manokwari.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Meryta Rondonuwu mengatakan, ini adalah kegiatan rutin BPJS Kesehatan Cabang Manokwari setiap tahun dua sekali, dengan perusahaan-perusahaan besar di Manokwari dan yang sudah terdaftar dijaminan daftar Nasional, JKN-KIS.
Menurutnya ini adalah salah satu bagian dari komunikasi dan koordinasi dengan 53 badan usaha yang ada di Manokwari. “Dengan diberikan informasi-informasi ini, biasanya tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JKN KIS serta untuk mengoptimalkan manfaat program JKN-KIS, agar para staf dapat terakomodir dan mendapat manfaatnya,” ujar Meryta Rondonuwu, Rabu (19/8/ 2020).
Dalam Gethring ini, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari berusaha membantu untuk memperbaiki data badan usaha serta karyawannya lewat aplikasi E-Dabu. “Jadi dipraktekkan langsung oleh staf yang menangani program ini,” jelasnya.
Sosialisasi yang dilakukan pada gethring terkait Jaminan Kesehatan, Aplikasi informasi E-Dabu mobile, protokol kesehatan Covid-19 masuk masa new normal, memperbaiki data perusahaan dan karyawan yang belum masuk. “Dan ada karyawan yang dimutasikan ke wilayah lain, karyawannya sudah terdaftar, tapi keluarganya belum diinput atau sudah keluar dari perusahaan tersebut,” jelasnya.
Menurut Meryta BPJS Kesehatan berusaha membantu untuk memperbaiki, mungkin ada badan usaha yang belum tahu menggunakan aplikasi E-Dabu, agar yang menangani khusus BPJS Kesehatan dipermudah dengan aplikasi tersebut, sehingga tidak perlu capek-capek datang ke kantor jika hendak menginput data karyawan baru.
Meryta mengajak, semua badan usaha dan pengusaha di Kabupaten Manokwari untuk gotong royong dan mengikut sertakan pekerjanya di jaminan Kesehatan Nasional. “Ini bisa terlaksana lebih optimal dan membayar BPJS Kesehatan tepat waktu,” ujarnya.(aa)
