MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara terbatas melakukan pertemuan bersama Deputi Direksi wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Manokwari dan Dinas Kesehatan Papua Barat.
Pertemuan terbatas itu membicarakan beberapa hal terkait masalah sarana prasana kesehatan yang kurang memadai, adanya 210 ribu data peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN yang harus divalidasi ulang.
Deputi Direksi wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, Budi Setiawan mengatakan, ada 210 ribu warga Papua Barat yang sebelumnya didanai oleh Pemerintah Pusat telah dinonaktifkan karena tidak masuk di dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial dan data ini merupakan data dari tahun 2020. Sehingga data 210 ribu ini dikembalikan kepada Pemda untuk dilakukan validasi kembali, apakah masih layak untuk menerima iuran bantuan yang didanai oleh APBN atau memang sudah tidak layak lagi.
Hal ini disampaikan Deputi Direksi wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan Budi Setiawan saat ditemui wartawan usai melakukan pertemuan bersama Gubernur Papua Barat, Kamis (12/8/2021) di Mansinam Beach. Menurut Budi, dimana kalau dikonferensikan menjadi nilai rupiah maka jumlahnya Rp 106 Miliar pertahunnya. “Jadi kita kehilangan potensi untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat sebanyak 106 Miliar setahun,” ungkapnya.
Kata Budi, jika ini dikonferensikan kembali dengan nilai pembayaran ke Puskesmas selama setahun ada Rp 15 Miliar yang tadinya harus dibayar untuk Rp 210 ribu. “Akhirnya kita tidak bayar dulu sampai data tersebut sudah divalidasi apakah ini masih layak atau tidak,” ungkap Budi.
Lanjut Budi mengatakan, hal ini disampaikan kepada Gubernur agar bisa dilihat kembali, sehingga kalau masih layak menerima bantuan iuran atau mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat bisa diusulkan kembali melalui Kementerian Sosial. Tanggapan gubernur sangat positif sekali sehingga akan ada rapat koordinasi internal Pemda untuk memindaklanjuti hal tersebut. “Kita juga berharap agar itu bisa diusulkan kembali, karena 210 ribu itukan nilai yang cukup besar kalau di rupiahkan sangat signifikan,” tuturnya.
Budi berharap dari hasil pertemuan ini merupakan kelangsungan implementasi program jaminan kesehatan nasional, sebagai salah satu program strategis pemerintah, sehingga semoga Pemda memberikan perhatian dan dioptimalkan. “Supaya implementasi program JKN ini di Provinsi Papua Barat khususnya bisa menjadi lebih baik lagi,” harapnya.
Sementara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ditemui wartawan mengatakan 210 ribu tersebut akan dilakukan validasi data kembali untuk layak atau tidaknya menerima subsidi tersebut dan dibiayai oleh Negara untuk keikutsertaan didalam BPJS Kesehatannya. “Sesudah divalidasi ulang akan mengusulkan kembali agar bisa dianggarkan kembali karena ketentuan dari pusat data tiap bulannya harus divalidasi ulang,” tandas Gubernur.(aa)
