KLIKPAPUA,KAIMANA- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana diminta menghentikan pendistribusian sisa dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2019 yang belum sempat dicairkan.
Kebijakan ini diambil karena berdasarkan hasil penjajakan di beberapa wilayah, pengelolaan dana ini tidak transparan dan cenderung disalahgunakan.
Demikian tegas Bupati Kaimana, Matias Mairuma di hadapan masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Distrik Buruway, baru-baru ini. Bupati tegaskan, Pemerintah Kabupaten Kaimana berkomitmen memajukan pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan pengalokasian tambahan dana untuk operasional sekolah, disamping membangun sarana dan prasarana.
Tambahan dana berupa BOSDA ini dialokasikan apabila dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan sekolah untuk kelancaran kegiatan bel;ajar mengajar. Melalui BOSDA lanjut Bupati, diharapkan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar bisa teratasi, seperti alat tulis, buku tulis dan lainnya. Namun apabila pemanfaatannya tidak diatur secara baik, maka sebaiknya dihentikan sambil menunggu pembenahan.
“Tahun ini saya tahan dana BOSDA, karena saya mau penggunaannya harus transparan. Kalau yang sudah terlanjur cair, silahkan pakai baik-baik dan hati-hati. Saya tahan bukan supaya sekolah tidak jalan, tetapi kalau penggunaannya tidak jelas, maka saya akan membatalkan kebijakan ini. Untuk apa dana BOSDA kalau kebutuhan anak-anak tidak bisa terpenuhi. Uang itu uang masyarakat yang dialokasikan untuk kelancaran belajar mengajar supaya anak-anak pintar,” tegas Bupati.
Dijelaskan pula, penahanan dana BOSDA juga dilakukan karena sebagian besar sekolah di kampung-kampung tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan tidak memiliki komite sekolah. Padahal komite sekolah ini memiliki peran yang sangat penting, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah wajib mengetahui berapa besar anggaran pendidikan yang turun ke sekolah, untuk kemudian duduk bersama-sama membahas pemanfaatannya.
“Tiap tahun Pemda alokasikan BOSDA ke sekolah supaya kalau ada yang kurang bisa dibelanjakan pakai uang ini. Dana ini komite sekolah harus tahu, berapa jumlahnya dan akan dipakai untuk apa. Ini harus dibahas bersama. Jangan kepala sekolah atur sendiri. Ada juga yang muridnya tidak ada, sekolah tidak jalan tapi dana cair. Ini cara-cara yang kurang bagus,” tegas Bupati sembari meminta kepala kampung dan Bamuskam untuk turut memonitor pemanfaatan dana di sekolah-sekolah. (iw)
