Bupati Kaimana, Freddy Thie melakukan audens bersama tim dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB).
KAIMANA,KLIKPAPUA.com–Tim dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) lakukan penyusunan master plan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kaimana.
Mereka terdiri dari Pakar Ekologi Pesisir dan Laut Dietriech B. Bengen, pakar Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Mulyono S. Baskoro, pakar Teknologi Kelautan Sugeng Hari Wisudo, pakar Inderaja dan SIG Kelautan Pemodelan Geospasial Syamsul Bahri Agu, pakar Fishing Technology and Fish Behavior Mochhammad Riyanto, serta pakar Akuakultur Irza Effendi.
Untuk kepentingan penyusunan master plan, tim menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Dinas Perikanan, UPTD KKPD Kaimana, Conservasi Indonesia dan sejumlah pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kaimana.
Sabtu (6/8/2022) tim mulai melakukan peninjauan ke kawasan perikanan di Kayu Merah, Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna, Teluk Triton dan Kampung Namatota untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Master Plan SKPT.
Bupati Kaimana, Freddy Thie dalam audiensi sekaligus santap malam bersama tim menyampaikan terima kasih kepada tim FPIK IPB yang telah secara serius membantu Pemda Kaimana untuk mengelola potensi perikanan yang ada di Kabupaten Kaimana.
Freddy menyebut, selama ini Kabupaten Kaimana dikenal dengan julukan Kingdom of Fish (Kerajaan Ikan) karena potensi perikanannya yang besar. Akan tetapi besarnya potensi tersebut tidak berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga dengan bantuan Tim FPIK IPB untuk menyusun dokumen master plan SKPT di Kaimana, kedepan kita sudah punya dokumne perencanaan yang baik sebagai pedoman kita dalam mengelola dan mengembangkan potensi perikanan yang kita miliki,” kata Freddy di Resto Tanjung Simora.
Salah satu kendala yang juga ditemui lanjut Freddy, adalah setiap kali meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat untuk mengembangkan SKPT di Kaimana, tidak adanya dokumen perencanaan yang secara akademik bisa dipertanggungjawabkan.
“Bukan cuma masterplan yang kita tidak punya, data-data perikanan pun kita belum lengkap. Padahal ini merupakan hal mendasar yang wajib kita miliki mengingat perikanan dan kelautan merupakan salah satu leading sektor kita,” ungkapnya. (iw)
