Peserta Rakornis PPPA dari kabupaten, kota se-Papua Barat.
KAIMANA,KLIKPAPUA.COM- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Kaimana dengan melibatkan perwakilan Dinas PPPA dari 13 kabupaten/kota se- Papua Barat, 17-19 Maret 2020.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kaimana Beach Hotel ini, dibuka Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemasyarakatan dan SDM, Drs. Muhammad A. Tawakal. Hadir mendampingi staf ahli pada pembukaan kegiatan Kepala Dinas PPPA Papua Barat Elsina Y. Sesa dan Kepala Dinas PPPA Kaimana Hamid Sirfefa.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah; menyampaikan informasi, temuan, kendala, hambatan dan peluang terkait pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
Menginformasi tentang arah dan kebijakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk tahun 2020; serta menyampaikan informasi terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Muhammad Tawakal mengatakan, pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender sesuai visi Gubernur Papua Barat.
Dikatakan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada beberapa persoalan, diantaranya; rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terjadinya kesenjangan gender dalam hak aksebilitas, serta masih tingginya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan.
Oleh karenanya demikian Gubernur, guna mendapatkan kualitas program kegiatan pada penyusunan RKPD Tahun 2021 pada Dinas PPPA yang lebih efektif, sinergis dan berdaya guna, maka perlu adanya penyelarasan dan koordinasi dalam tahapan pra Musrenbang.
“Rapat koordinasi PPPA Tahun 2020 ini merupakan salah satu upaya penguatan kelembagaan dan sinergitas program guna mewujudkan knowledge management dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Barat,” tutup Tawakal. (iw)
