KAIMANA,KLIKPAPUA.com- Kabupaten Kaimana dan Raja Ampat menggelar pertemuan Reorientasi Eliminasi Malaria, Jumat (12/8/2022). Pertemuan yang dilaksanakan di Kaimana ini, dihadiri langsung Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS.
Hadir dalam kegiatan ini selain jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dan Raja Ampat, hadir pula Sekda Kaimana, Donald R. Wakum, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorrongan, Forkopimda Kaimana, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan lainnya.
Dirjen P2P Maxi Rein Rondonuwu dalam sambutannya, mengajak Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Raja Ampat untuk mempercepat eliminasi malaria sebelum 2030.
Untuk mencapai target eliminasi malaria lanjutnya, perlu ada gerakan yang dilakukan secara lintas sektor. “Tidak cukup hanya Dinas Kesehatan karena sehebat apapun Dinas Kesehatan tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Jadi penanganannya harus lintas sektor,” ujar Rondonuwu.
Menurutnya, kasus malaria di Papua Barat masih tergolong tinggi. Ada tiga daerah yang jumlah kasusnya cukup rendah kurang dari 5 yakni Sorong Selatan, Maybrat dan Pegunungan Arfak.
Sedangkan Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong ada dalam kategori endemis sedang. Namun yang kasusnya masih sangat tinggi adalah Kabupaten Raja Ampat dan Teluk Wondama.
“Kalau Kaimana dan Raja Ampat mau nol malaria, perlu ada gerakan bersama, apalagi dua daerah ini merupakan daerah wisata. Wisatawan dari luar kalau dengar malaria atau penyakit menular lainnya takut mau datang. Jadi ini perlu mendapat perhatian serius,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan kelambu karena perlindungan yang paling aman mencegah malaria adalah kelambu berinsektisida yang setiap tahun diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.
Dalam kunjungannya, Dirjen P2P membawa serta 6.950 lembar kelambu berinsektisida untuk dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Kaimana melalui Dinas Kesehatan sebanyak 2.750 lembar dan Kabupaten Raja Ampat sebanyak 4.200 lembar. (iw)
