MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat, Selasa (20/4/2021).Hadir Ketua MRPB, Ketua DPRPB dan seluruh Kepala Daerah di 12 Kabupaten dan 1 Kota dan para pejabat eselon I dan II,secara virtual.
Gubernur mengatakan, musyawarah perencanaan pembangunan merupakan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang secara rutin selalu dilaksanakan, dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis Nasional.
Oleh karena itu, kata Gubernur, forum Musrenbang yang berlangsung saat ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2022, hendaknya telah berpedoman pada RPJMD tahun 2017 – 2022, sehingga pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang telah diselaraskan melalui forum ini diharapkan telah tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka Musrembang RKPD Provinsi Papua Barat di Hotel Aston Niu Manokwari, Selasa (20/4/2021).Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2022 mengambil tema yakni“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan untuk Meningkatkan Kesejateraan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Menuju Transformasi Ekonomi Yang Inklusif” sesuai isu-isu yang berkembang dan muncul di daerah ini, maupun isu-isu luar (yang bersifat regional, nasional dan global) tetapi berdampak pada daerah ini.
“Dan tantangan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini yakni pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang dibawah rata-rata nasional, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingginya persentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup signifikan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2022. Untuk itu, diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik-holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien,” ungkap Gubernur.
Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut,lanjut Gubernur,maka Provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2022, diprioritaskan pada percepatan pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi Covid-19, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar (ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, air bersih). Meningkatkan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumberdaya alam (kawasan ekonomi, daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang, lingkungan hidup). Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan otonomi khusus.
Dengan menetapkan prioritas pembangunan, lanjutnya,pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Barat periode 2017 – 2022.
“Sasaran makro daerah untuk capaian kinerja pada tahun 2022 adalah, sebagai berikut, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu 4,5% dan target capaian di tahun 2021 sebesar 4,9%laju inflasi tahunan di tahun 2020 sebesar 0,71% dan target capaian di tahun 2021 sebesar 0,68% indeks pembangunan manusia tahun 2020 sebesar 65,09 dan target capaian di tahun 2021 sebesar 65,40% indeks rasio gini tahun 2020 sebersar 0.36 dan target capaian pada tahun 2021 sebesar 0,36tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 21,37%, dan target capaian di tahun 2021 sebesar 21,25%tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 6,80 % dan target capaian pada tahun 2021 sebesar 6,60%rata-rata lama sekolah di tahun 2020 sebesar 7,6 tahun dan target capaian di tahun 2021 sebesar 8 tahunusia harapan hidup di tahun 2020 sebesar 66,02 dan target capaian di tahun 2021 sebesar 67,02% pengeluaran perkapita ditahun 2020 sebesar Rp.1.395.014 dan target capaian pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.450.000 sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RKPD tersebut, menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan provinsi papua barat, melalui usulan program yang berbobot, dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama,” tandasnya.
Menurut Gubernur, sebelum Musrenbang RKPD telah didahului dengan kegiatan forum OPD yang secara teknis telah dilakukan pembahasan trilateral antara Bappeda, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga pada musrenbang saat ini akan mendengarkan hasil pembahasan trilateral pada Forum OPD tersebut.
Untuk itu, Gubernur menganjurkan kepada semua untuk membaca dan mempelajari dengan baik UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Selain itu, pendekatan money follow program priority juga belum dapat diterapkan dengan baik oleh OPD, usulan kegiatan masih berdasarkan fungsi OPD (money follow function).“Sehubungan dengan kehadiran narasumber melalui daring dari Kementrian Dalam Negeri dan Bappenas, kiranya dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga pemahaman kita terhadap kedua hal tersebut akan semakin baik.Kepada para bupati/ walikota saya memberikan penghargaan dan terimakasih atas kehadiran melalui media daring pada penyelenggaraan musrenbang hari ini. Saya menitipkan pesan kepada para bupati/walikota untuk segera mulai menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan SIPD, sehingga proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintahan provinsi dan juga kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat akan semakin berkualitas, menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan,”pungkasnya. (aa)
