JAKARTA,KLIKPAPUA.COM – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Kota Cerdas (Smart City) merupakan cerminan dari pemimpin/kepala daerah cerdas dan masyarakat yang cerdas. Hal itu diungkapkannya saat membuka IISMEX 2019.
“Kota cerdas akan timbul, apabila bupati/walikotanya cerdas. Apapun teknologinya, tidak akan terjadi jika kepala daerahnya tidak cerdas,” kata Wapres Jusuf Kalla.
Dilanjutkan Wapres Jusuf Kalla, instrumen teknologi dalam kota cerdas hanya sebagai penunjang belaka. Sebaliknya, kepala daerah yang mampu memaksimalkan teknologi dan berinovasi merupakan kunci dari pembangunan kota cerdas.
“Kecerdasan harus timbul dari kemampuan walikota/bupati untuk mengelola teknologi untuk masyarakat karena teknologi bisa dibeli. Jadi jangan terpukau dengan istilah kota cerdas, tapi yang perlu dikembangkan adalah walikota dan bupati yang cerdas serta warga yang cerdas pula,” ungkapnya.
Konsep kota cerdas merupakan bagian dari meningkatkan ekonomi yang adil bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan inovasi dan inisiatif Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing.
“Usaha Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ekonomi daerah, memberikan inisiatif, tentu bagian yang penting untuk kemajuan kita semua. Meningkatkan kemakmuran yang adil hanya dengan seluruh masyarakat dapat bagian dari kemajuan ekonomi itu sendiri. Semua itu dapat terwujud melalui Pemda yang inisiatif dan inovatif, itulah kota cerdas,” imbuhnya.
Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum (IISMEX) Jakarta, 2019 merupakan kegiatan pameran dan forum yang menampilkan konsep serta inovasi sistem perkotaan yang mengintegrasikan teknologi digital guna membangun sebuah kota yang dapat berkinerja dengan baik dalam pelayanan penduduk, ekonomi, pemerintahan, mobilitas dan lingkungan hidup, sehingga akan membuat kota tersebut menjadi lebih efektif, efisien, aman, nyaman, sejahtera, ramah lingkungan dan layak huni (sustainable). Acara dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudianto, Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait.(rls/bm)
