JAKARTA,KLIKPAPUA.com—Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menyampaikan sejumlah aspirasi penting masyarakat Papua Barat kepada Menteri Agama (Menag) RI dalam sebuah pertemuan resmi yang digelar di Jakarta,Senin (25/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Lakotani menegaskan bahwa Papua Barat pernah mencatatkan prestasi sebagai salah satu provinsi dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama tertinggi di Indonesia.
Menurut Lakotani, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan seluruh tokoh agama yang selama ini bahu-membahu menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial.
“Ini semua adalah hasil kerja sama dan kekompakan seluruh komponen, baik dari unsur pemerintah daerah maupun para pemuka agama. Mereka semua memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang damai dan toleran di Papua Barat,” ujar Wagub Lakotani.
Dalam kesempatan itu, Lakotani juga menitipkan pesan masyarakat Papua Barat kepada Menag terkait pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat nasional. Ia menyampaikan bahwa kegiatan yang sedianya digelar tahun ini, harus ditunda hingga 2026, namun diharapkan tetap berjalan sesuai rencana.
“Kami memohon dukungan penuh dari Bapak Menteri, termasuk dalam upaya mengupayakan kehadiran Presiden RI untuk membuka secara resmi Pesparawi nanti. Ini adalah momentum penting bagi masyarakat Kristen di Tanah Papua,” tambahnya.
Aspirasi lainnya yang disampaikan Wagub adalah harapan masyarakat untuk didirikannya lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Manokwari. Ia menekankan bahwa Manokwari memiliki posisi strategis sebagai pusat peradaban Kristen di Papua, sehingga kehadiran institusi tersebut akan sangat berarti.
Wagub juga menyoroti pentingnya perhatian lebih kepada para tokoh agama. Ia menyampaikan bahwa para tokoh agama sering kali hanya dilibatkan saat terjadi masalah sosial, namun kurang mendapat apresiasi dalam kondisi normal.
“Tokoh agama bukan pemadam kebakaran. Mereka seharusnya mendapat perhatian dan dukungan yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pemberian apresiasi seperti program umrah, haji, maupun wisata rohani yang hingga kini masih terkendala dengan berbagai regulasi,” jelasnya.
Dari pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih intensif antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Papua Barat demi memperkuat peran agama dalam pembangunan sosial dan budaya yang harmonis.(rls/red)
