Nainggolan: KPK Telah Membuat 8 Instrumen untuk 8 Area yang Selama Ini Banyak Terjadi Korupsi

0
58
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ), Pahala Nainggolan, sangat  ingin mendorong Papua dan Papua Barat untuk menerapkan Tata Kelolah Pemerintah  yang baik, karena kita percaya dengan tata kelola yang baik pencegahan itu secara otomatis berjalan dengan sendirinya.
Dalam upaya  melakukan  pemberantasan  dan pencegahan  korupsi di wilayah Indonesia  KPK  telah membuat delapan instrumen di delapan areal yang selama ini banyak terjadi korupsi disana baik besar maupun kecil, dan untuk delapan areal ini kita taruh dalam aplikasi JAGA dan kemajuannya masing-masing kita sampaikan kepada  media dan semua elemen masyarakat agar  dilihat bagaimana Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/ kota dan Papua Barat dngan 13 kabupaten/ kota  mengimplementasi 8 Instrumen  tata kelolah tersebut.
Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Pahala Nainggolan  dalam webinar  Implementasi  pencegahan korupsi melalui aplikasi  JAGA  di Papua dan Papua Barat, baru-baru ini.
Delapan instrument tersebut, di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen aparatur sipil negara, kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, tata kelola dana desa, dan manajemen aset daerah. “Tujuannya adalah agar media massa, masyarakat, universitas, pendamping desa, pendamping sektoral, dan tokoh agama dapat melihat secara utuh bagaimana provinsi mengimplementasikan Delapan instrumen tata kelolah tersebut,” ujarnya.
Ada berita buruk, bahwa sejak 2016, Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, Maluku Utara,dan NTT  masih tertinggal  dengan daerah soal implementasi delapan instrument tersebut.
“Instrumen pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa misalnya dimulai dari implementasi e-planning dan e-budgeting. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran dilakukan dengan pengadaan berbasis elektronik e-procurement dan penerapan e-catalog. Sedangkan, di bidang perizinan dengan penerapan pelayanan terpadu satu pintu,” katanya.
Kata Nainggolan, dengan aplikasi JAGA.ID, gubernur dan wakil gubernur bisa memantau langsung kinerja dari kabupaten/kota serta OPD-OPD dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. “Sudah bisa kelihatan, kalau ada bupati atau wali kota serta kepala OPD menyimpang dari pekerjaannya sudah bisa langsung ditegur. Karena dalam Delapan instrument ini banyak melibatkan para kepala OPD, mulai dari pendapatan daerah, perijinan, dan pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.(aa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.