MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– DPRK Manokwari meminta Pemkab Manokwari mempercepat penyelesaian sejumlah program pembangunan yang belum optimal, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut tertuang dalam rekomendasi DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025–2026, di Kantor DPRK Manokwari, Rabu (5/8/2026).
Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Murafer, menegaskan bahwa rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025.
Dokumen ini menjadi masukan strategis bagi Pemkab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar program-program prioritas benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta sinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi,” ujar Jhoni.
Ia menambahkan, poin-poin yang diserahkan DPRK bukanlah daftar kritik tanpa dasar, melainkan rangkuman solusi serta arahan perbaikan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari ke depan.
Dalam dokumen rekomendasi tersebut, DPRK Manokwari menyoroti sejumlah sektor vital yang membutuhkan perhatian serius Pemkab Manokwari:
1. Pendidikan dan Kesehatan: Mendorong percepatan revitalisasi sekolah dan optimalisasi sumber pendanaan. Di bidang kesehatan, Pemkab diminta memenuhi kebutuhan tenaga medis, memberikan insentif nakes, mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD, membenahi fasilitas faskes, serta mengembangkan digitalisasi layanan.
2. Infrastruktur dan Penataan Ruang: Mengakselerasi pembangunan jalan, drainase, talut, fasilitas pasar, penanganan banjir, serta konektivitas wilayah pendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Ketertiban Umum dan Sosial: Penguatan kapasitas Satpol PP, peningkatan keamanan melalui dorongan pembentukan Polsek baru, serta keberlanjutan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
4. Pertanian, Kampung dan Lingkungan: Peningkatan kesejahteraan petani, penguatan tata kelola dana kampung, pengembangan ekonomi desa, hingga penanganan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
5. Pariwisata dan Ekonomi Daerah: Pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua, pembangunan pasar rakyat, serta optimalisasi aset daerah guna memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Tata Kelola Pemerintahan: Penyelesaian kewajiban keuangan daerah, peningkatan kesejahteraan ASN dan pemerataan tenaga teknis, penguatan peran Inspektorat, percepatan pembahasan Raperda prioritas, serta peningkatan sarana kerja OPD.
Jhoni berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disepakati dapat segera ditindaklanjuti oleh Bupati Manokwari dan jajarannya dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
“Fokus utama rekomendasi ini adalah mempercepat penyelesaian pembangunan yang belum optimal, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan seluruh program bermanfaat bagi masyarakat Manokwari,” pukasnya. (mel)
