MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat mengungkapkan sekitar 80 persen kebutuhan pangan di Papua Barat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, kondisi yang dinilai rentan terhadap gangguan distribusi maupun dampak perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Sekretaris Panitia Kerja (Panja) DPR Papua Barat Imam Muslih saat membacakan catatan dan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dalam Rapat Paripurna di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin malam (3/8/2026).
Imam menjelaskan, kemampuan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjaga ketahanan pangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran pengelolaan lumbung pangan daerah.
“Ketergantungan pada pasokan luar daerah ini berisiko tinggi, apalagi di tengah ancaman fenomena El Nino dan potensi krisis pangan. Karena itu, kami merekomendasikan kepada Gubernur Papua Barat untuk membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan,” ujar Imam.
Ia menambahkan, Satgas tersebut nantinya bertugas mengoordinasikan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat fenomena El Nino maupun faktor risiko lainnya.
“Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu dari tiga isu strategis yang kami tetapkan dalam Rapat Paripurna, bersama penyelesaian aset daerah dan evaluasi tata kelola PT Padoma,” tegasnya. (dra)
