Oleh: Firdaus
Di bawah langit daerah yang kian temaram, piring-piring nasi rakyat makin menyusut. Tekanan ekonomi, melambungnya harga barang pokok, dan redupnya daya beli bermuara pada satu muara yang sama: penurunan kualitas hidup masyarakat di pelosok negeri. Namun, potret buram di lapisan bawah ini tampak sangat kontras dengan apa yang terpampang di etalase media sosial para elite. Di ibu kota dan pusat-pusat kekuasaan, para aktivis partai yang memiliki kedekatan dengan lingkaran istana—baik rezim terdahulu maupun yang sekarang—justru pamer gaya hidup mewah yang mencolok mata dan jauh dari kesederhanaan.
Disparitas ekonomi yang tajam ini ibarat tumpukan sekam kering yang hanya butuh percikan kecil untuk menyala menjadi api besar. Di tengah kerentanan sosial yang menganga tersebut, sebuah letup provokatif justru datang dari Solo. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka menyatakan bakal turun gunung hingga ke tingkat kota dan kabupaten demi memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dinilai banyak kalangan sebagai langkah yang kurang peka terhadap suasana kebatinan publik saat ini.
Sejumlah pengamat politik menilai, keberanian Jokowi bersikap jemawa dan terang-terangan melakukan konsolidasi bukan tanpa modal kekuasaan. Meski tak lagi bersemayam di Istana Negara, sang mantan presiden diduga masih memegang kendali atas jejaring informal yang masif dan tertata rapi. Ia dinilai dengan mudah dapat menggerakkan mesin politik di daerah menggunakan sisa-sisa pengaruh serta jaringan kekuasaan yang dibangunnya selama sepuluh tahun memimpin negeri ini.
Bagi sebagian kalangan, manuver ini bukan lagi sekadar urusan konsolidasi internal partai politik, melainkan sebuah bentuk unjuk kuasa dan provokasi politik terbuka. Di ruang publik, persepsi mengkristal kuat: Jokowi terkesan masih mampu menggerakkan instrumen kekuasaan negara hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Kecurigaan pun merebak luas, bahwa kementerian atau lembaga negara yang memiliki struktur vertikal di daerah ikut memfasilitasi gerakan politik ini. Maklum saja, banyak pimpinan lembaga vertikal tersebut adalah figur-figur yang ditunjuk langsung pada masa kejayaan pemerintahan sebelumnya.
Dampak dari gesekan kepentingan lama dan baru ini mulai terasa nyata di lapangan. Hubungan kausalitasnya mungkin masih diperdebatkan para ahli, namun realitasnya gelombang aksi mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, mulai bergerak turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap eksistensi PSI di daerah sekaligus mengecam rencana kedatangan Jokowi ke tanah Daeng.
Gelombang penolakan ini perlahan melempar ingatan publik pada peristiwa demonstrasi besar pada Agustus tahun lalu. Saat itu, kemarahan publik atas dominasi politik dinasti nyaris membakar habis legitimasi politik nasional. Luka lama itu belum sepenuhnya kering, dan manuver politik saat ini dianggap banyak pihak sedang berisiko mengoreknya kembali.
Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara: akankah para pemimpin negeri ini memiliki sensitivitas untuk menahan diri dan meredam gejolak? Ataukah mereka memilih abai dan terlena hingga memicu ledakan sosial yang jauh lebih dahsyat dibandingkan gelombang protes Agustus silam?
Meski badai politik Agustus lalu tidak sampai meruntuhkan struktur pimpinan DPR RI, situasi hari ini memberikan alasan yang cukup kuat dan mendesak bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total. Penataan ulang struktur pimpinan, kementerian, dan lembaga dinilai menjadi langkah wajib demi memulihkan kepercayaan publik yang mulai tergerus.
Di tengah situasi yang serba sulit ini, isu perombakan kabinet atau reshuffle yang direncanakan pada Juni ini semestinya menjadi momentum emas. Langkah ini dilihat sebagai jalan tengah untuk meredam gejolak di akar rumput sekaligus menjinakkan liarnya nilai tukar dolar yang terus menekan rupiah.
Untuk memperkuat stabilitas domestik dan keamanan dalam negeri, muncul usulan strategis yang cukup menarik: menaikkan kelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Menteri Koordinator, sementara posisi Mendagri diisi oleh figur yang dianggap sebagai sekoci politik kuat seperti Sufmi Dasco Ahmad. Pergeseran kursi strategis ini, bersamaan dengan penggantian beberapa menteri di sektor sekunder serta kepala badan teknis, diharapkan mampu menyuntikkan energi baru dan semangat segar bagi jalannya pemerintahan.
Sebab, musuh utama pemerintah saat ini bukanlah oposisi politik atau manuver mantan pemimpin, melainkan indikator makro ekonomi yang terus memerah mengkhawatirkan. Kabinet baru hasil perombakan nanti harus segera menyingsingkan lengan baju, melupakan hiruk-pikuk kekuasaan, dan fokus pada satu target utama: menjinakkan liarnya kurs dolar terhadap rupiah serta memotong rantai panjang mahalnya harga-harga kebutuhan pokok di pasar rakyat.
Jika tidak, jika perhatian masih terpecah oleh bayang-bayang kekuasaan masa lalu, maka tumpukan sekam kering di daerah-daerah itu akan benar-benar berubah menjadi api yang membakar stabilitas yang sedang dibangun susah payah.(Firdaus,Ketua Umum SMSI)
