MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyatakan siap menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPR Papua Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Papua Barat yang digelar di Aston Niu Manokwari, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Lakotani menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Barat, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas kerja dan masukan konstruktif yang diberikan dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2025.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPR Papua Barat dan Pansus LKPJ yang telah bekerja secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan LKPJ,” ujar Lakotani.
Ia mengakui, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Lakotani, rekomendasi yang disampaikan DPR Papua Barat menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Seluruh rekomendasi yang telah diberikan DPR Papua Barat akan dijadikan pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.
Lakotani juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menindaklanjuti rekomendasi DPRP agar setiap kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Hal ini penting agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Papua Barat berharap hubungan kemitraan dengan DPR Papua Barat semakin harmonis, sinergis, dan produktif dalam mengawal pembangunan daerah.
Lakotani turut mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi DPRP sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, inovasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, proses evaluasi dan perbaikan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Dengan semangat kebersamaan, koordinasi, serta komitmen yang kuat, saya yakin kita akan mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” tandasnya. (dra)
