MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggelar rapat bersama pihak Pertamina untuk membahas kelangkaan gas elpiji yang terjadi di Manokwari dan sejumlah wilayah di Papua Barat dalam lebih dari satu bulan terakhir.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung di Manokwari, Senin (18/5/2026).
Asisten Sekda Papua Barat, Melkias Werinussa, mengatakan kelangkaan elpiji telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena berdampak pada berbagai aktivitas, termasuk operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Hari ini kami ada rapat dengan Pertamina untuk membahas persoalan kelangkaan elpiji. Kami berharap pertemuan ini bisa memecahkan masalah yang terjadi,” kata Melkias.
Menurut dia, berdasarkan informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah, terjadi perubahan kebijakan distribusi elpiji oleh Pertamina.
Jika sebelumnya distribusi dilakukan melalui Surabaya, kini jalur distribusi dialihkan melalui Kayame, Maluku.
Ia menilai perubahan jalur distribusi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan elpiji di Papua Barat.
Melkias mengungkapkan, kelangkaan elpiji juga menyebabkan harga gas melon di pasaran melonjak tajam.
Untuk tabung elpiji 12 kilogram, harga di tingkat masyarakat bahkan mencapai lebih dari Rp600 ribu per tabung.
“Ini terlalu mahal dan sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, kata Melkias, terbatasnya pasokan elpiji turut mengganggu operasional dapur program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan ketersediaan gas untuk kegiatan memasak setiap hari.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia akibat gangguan distribusi elpiji.
Pemprov Papua Barat, lanjut dia, juga akan meminta Pertamina memperketat pengawasan jalur distribusi elpiji agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Kita harus memastikan siapa distributornya dan ke mana distribusinya harus jelas. Jalur distribusi harus diperketat,” kata Melkias. (dra)
