MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memastikan proses seleksi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2026 berlangsung transparan dan tanpa intervensi.
Kepala Disdik Papua Barat, Barnabas Dowansiba, menegaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui sistem daring, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan tes.
“Semua proses dilakukan sendiri oleh siswa secara online. Kami dari dinas tidak pernah mengintervensi. Kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat,” ujar Barnabas di Manokwari, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, peran Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, hanya sebatas melakukan pendampingan dan pendataan peserta.
Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan sebanyak 700 kuota beasiswa ADik untuk Papua Barat.
Kuota tersebut akan didistribusikan secara merata ke tujuh kabupaten, masing-masing sebanyak 100 orang.
Barnabas mengingatkan para siswa agar memilih jurusan sesuai kemampuan akademik untuk meningkatkan peluang kelulusan.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara minat siswa dan dukungan orang tua tanpa adanya paksaan.
“Kalau memilih jurusan yang tidak sesuai kemampuan, sistem akan otomatis mengeliminasi. Jadi siswa harus realistis dan menentukan pilihan sendiri,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat, Sudjanti Kamat, mengatakan pendaftaran beasiswa ADik telah dibuka sejak 27 Februari hingga 22 Mei 2026.
Percepatan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan dengan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
“Langkah ini untuk menghindari tumpang tindih kelulusan. Tahun sebelumnya, ada peserta yang lulus di dua jalur sehingga kuota afirmasi tidak dimanfaatkan optimal,” jelas Sudjanti.
Program beasiswa ADik menyasar tiga kategori, yakni anak dengan kedua orang tua asli Papua, anak dengan salah satu orang tua asli Papua, serta masyarakat nusantara yang lahir dan menetap di Papua.
Selain pembiayaan dari APBN, setiap penerima beasiswa juga mendapat dukungan dana tambahan dari Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp4 juta per tahun.
Sebelumnya, Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw, mengapresiasi program tersebut, namun mengingatkan pentingnya transparansi dan pemerataan dalam penyalurannya.
“Program ini sangat baik, tetapi harus dipastikan tepat sasaran dan tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar penggunaan dana Otsus tetap berpihak kepada Orang Asli Papua sesuai tujuan kebijakan tersebut. (dra)
