MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, di Manokwari, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Musrenbang dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional, namun tetap berakar pada potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat Papua Barat.
“Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan kearifan lokal, inovasi, dan terutama kepentingan masyarakat adat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Lakotani.
Musrenbang ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur pedoman penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029.
Salah satu sorotan utama adalah optimalisasi Otonomi Khusus (Otsus) sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan OAP.
Dalam forum tersebut, Pemprov Papua Barat menetapkan tujuh misi pembangunan prioritas, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)
Meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi yang inklusif, Membangun pertanian mandiri dan berkelanjutan.
Memperkuat infrastruktur yang merata dan berkualitas, Menjaga kerukunan umat beragama dan stabilitas daerah;
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Mengoptimalkan Otsus untuk kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Setiap program dan kebijakan yang lahir dari RPJMD ini harus berpihak pada masyarakat Papua, terutama OAP, sebagai pemilik hak atas tanah dan budaya,” tambah Lakotani.
Untuk mendukung penyusunan dan pemantauan rencana, pemerintah provinsi juga mengandalkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) guna memastikan efisiensi dan akuntabilitas.
Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D. Tetelepta, menjelaskan bahwa Musrenbang ini diikuti oleh berbagai unsur, seperti pemerintah kabupaten se-Papua Barat, Forkopimda, BP3OKP, perguruan tinggi, organisasi perempuan, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sektor perbankan.
“Musrenbang ini bukan hanya forum teknis, tapi juga ruang partisipatif. Kami mengundang semua pihak untuk menyumbangkan pemikiran demi tercapainya Papua Barat yang adil dan bermartabat,” kata Deassy. (dra)
