MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyampaikan 10 rekomendasi sebagai prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari 2025–2030.
Penyampaian itu dilakukan dalam Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD se-Papua Barat di Gedung PKK Papua Barat, Rabu (23/4/2025).
Dalam paparannya, Bupati Hermus menyatakan bahwa penyusunan RPJMD Manokwari mengacu pada peran strategis daerah tersebut, baik dari sisi geografis maupun fungsional.
“Manokwari merupakan pusat peradaban di Tanah Papua, ibu kota Provinsi Papua Barat, serta simpul konektivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Manokwari juga menjadi wilayah pengembangan pertanian dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa penyusunan RPJMD masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, antara lain tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan belum meratanya kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, terdapat pula tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal, serta tata kelola pemerintahan dan integrasi masyarakat adat yang perlu ditingkatkan.
Untuk itu, Bupati Hermus menyampaikan 10 poin rekomendasi strategis yang perlu dibahas dalam forum rapat kerja bupati se-Papua Barat dan disinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi.
Salah satu poin utama adalah penguatan peran Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, dengan dukungan program, regulasi, dan bantuan keuangan yang sesuai.
“Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan strategis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penataan ibu kota provinsi menjadi hal yang sangat penting,” tambahnya.
Ia juga mengusulkan perubahan nama Bandar Udara Rendani menjadi Bandar Udara Ottow Geissler, sebagai bagian dari penegasan identitas budaya dan sejarah Papua Barat.
Selain itu, Hermus mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui program replanting kelapa sawit, kopi, dan kakao, serta meminta agar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka Otonomi Khusus turut mempertimbangkan status Manokwari sebagai ibu kota provinsi.
Bupati Hermus juga meminta dukungan pemerintah provinsi untuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan infrastruktur publik, serta penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Manokwari dan Warpramasi sebagai bagian dari upaya pemekaran daerah otonom baru.
“Penataan wilayah bawahan di Manokwari juga perlu didukung. Kami mengusulkan agar pengelolaan Bandara Rendani menjadi urusan bersama yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di Papua Barat,” ujarnya.
Bupati Hermus juga mendorong kerja sama pengembangan destinasi pariwisata prioritas antar kabupaten di wilayah Papua Barat. (mel)
