MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tengah menjadi sorotan terkait polemik 1.715 tenaga honorer yang belum diusulkan dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahkan menegur langsung Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dalam rapat virtual pada Rabu (8/1/2025).
Dalam rapat yang membahas pemetaan dan penataan tenaga non-ASN, Mendagri menyebutkan bahwa Papua Barat termasuk salah satu daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan PPPK, meskipun memiliki 1.715 tenaga honorer.
“Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan PPPK. Provinsi Papua Barat ada 1.715 honorernya. Sama sekali tidak mendaftarkan, tidak mengabari juga. Ini Pak Ali Baham, Pj-nya. Bapak nanti tanggung jawab moral dan menghadapi demo. Ini 1.715 mau diapakan?” tegas Tito dalam rapat tersebut.
Tito juga mengingatkan bahwa mempertahankan tenaga honorer tanpa upaya pengangkatan sebagai PPPK bisa menjadi temuan karena pemerintah pusat telah memberikan peluang resmi untuk pengangkatan ASN melalui jalur PPPK.
Selain Papua Barat, daerah lain yang juga tidak mengusulkan kebutuhan PPPK adalah Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawijaya. Total tenaga honorer dari sembilan daerah tersebut mencapai 9.542 orang.
Menanggapi hal ini, Asisten II Sekda Pemprov Papua Barat, Melkias Werinussa, menyatakan bahwa Pj Sekda Papua Barat, Jacob S. Fonataba, bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat telah melakukan pertemuan dengan Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian PAN-RB untuk memberikan klarifikasi.
“Jumlah 1.715 itu memang terinput di portal BKN. Klarifikasinya, Sekda dan tim BKD Papua Barat sudah ke Jakarta untuk menyampaikan penjelasan kepada Kemendagri, BKN, dan KemenPAN-RB,” ujar Melkias usai memimpin apel pagi, Senin (13/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan ASN tersebut merupakan Formasi 2023 yang sebenarnya telah mulai diproses. “Hasil seleksi terakhir menghasilkan 1.002 orang. Sisanya masih dalam pembahasan,” jelasnya.
Melkias juga mengimbau tenaga honorer di Papua Barat untuk tetap tenang dan percaya pada proses yang sedang berjalan.
“Kami mengimbau kepada para tenaga honorer agar tetap tenang. Kami sedang mengurus ini, dan tidak akan mengorbankan mereka,” tutupnya.
Polemik ini diharapkan segera menemukan solusi, mengingat pentingnya kepastian status bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Papua Barat. (dra)
