MANOKWARI, KLIKPAPUA.COM— Gubernur Papua Barat,Dominggus Mandacan memimpin jalannya rapat koordinasi antar Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama kabupaten/kota serta pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Papua Barat.
Pertemuan yang dihadiri Ketua DPR Papua Barat, Pangdam Kasuari XVIIII, Kapolda Papua Barat dan para Bupati/Walikota se- Papua Barat ini berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (18/9/2019) siang.
Gubernur mengatakan, rapat koordinasi tersebut dilakukan setelah adanya undangan yang dilakukan oleh Gubernur Papua yang mengundang gubernur, bupati/wakikota se Tanah Papua untuk hadir menyikapi pemulangan mahasiswa asal tanah Papua yang bersekolah di luar.
Pertemuan itu telah dilakukan pada 16 September lalu. Namun, Papua Barat sendiri tidak hadir, Gubernur mengakui ketidakhadiran Papua Barat karena dirinya sendiri belum melakukan rapat koordinasi bersama kepala daerah di Papua Barat. “Sehingga hari ini kita ketemu. Mari kita sama-sama membicarakan. Melaporkan apakah ada anak-anak kita yang pulang kembali ke Papua Barat,” ujarnya.
Karena apabila dirinya hadir bersama bupati/walikota se Papua Barat, sementara di Papua Barat sendiri belum ada kesamaan pandangan, maka akan menjadi soal. “Yang dikhawatirkan gubernur punya usulan lain, bupati juga lain. Ini yang harus kita bahas bersama,” jelasnya.
Hal lain yang menjadi pertimbangan Gubernur, apabila telah ada jaminan dari daerah, dimana anak-anak Papua Barat menuntut ilmu, maka seyogyanya mahasiswa asal Papua Barat tidak perlu pulang ke daerah asal. “Dan yang terpenting lagi, anak-anak yang bersekolah ini sebagian besar dibiayai oleh orang tua mereka masing-masing. Kalau kita panggil pulang, apa pemerintah bisa biayai mereka,” tanya Gubernur.
Menurut Gubernur, mereka kuliah di luar Papua Barat, karena memang di Papua tidak ada program studinya. “Apakah kalau mereka kembali ke Papua kita bisa jamin mereka untuk lanjut pendidikan. Ini yang menjadi pertimbangan kita.
Sepanjang mereka diberikan jaminan keamanan dari daerah dimana mereka menuntut ilmu, silahkan lanjut kuliah. Sebagai gubernur saya tidak akan panggil mereka pulang,” tegasnya.
Ia mencontohkan apabila anak Papua yang bersekolah pilot dipanggil pulang, apakah ada sekolah pilot di Papua, misalnya di Anggi. “Apa di Pegaf ada sekolah pilot. Kita ada juga afirmation, seperti IPDN dan sekolahkedinasan lainnya. Ini sekolahnya tidak ada di Papua Barat, sehingga ini semua menjadi pertimbangan kita,” jelasnya. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan diskusi. (bm)
