Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw pesan kepada Penjabat Bupati Maybrat yang baru dilantik untuk terus komitmen terhadap konsensus yang telah disepakati bersama pada 3 Oktober 2020 di Kemurkek.
“Jadi tolong Penjabat Bupati Maybrat pada kesempatan pertama berkomunikasi dengan DPRD Maybrat dan para tokoh di sana tentang apa konsensus bersama itu yang disaksikan oleh (saat itu) Mendagri, Bapak Tjahjo Kumolo (almarhum),” ujar Paulus Waterpauw usai melantik tiga penjabat kepala daerah, Selasa ( 23/8/2022) di Aston Niu Manokwari.
Selain itu juga, kata Waterpauw, ada Pakta Integritas perdamaian bersama antara kelompok wilayah Ayammaru yang diwakili oleh Bernard Sagrim selaku Bupati Maybrat dan Sekda Maybrat Agustinus Saa, yang mewakili wilayah Aifat.
“Harapan saya kepada semua pemangku kepentingan di Kabupaten Maybrat untuk mendukung Penjabat Bupati yang baru dilantik, karena ada hal yang harus dilakukan dalam rangka pengisian kekosongan waktu jabatan bupati yang telah ditinggal oleh pejabat bupati dan wakil bupati,” harapnya.
Dikatakan tugas yang sangat penting yang harus diselesaikan oleh Penjabat Bupati Maybrat yakni pengembalian masyarakat yang mengungsi/eksodus dari wilayah Aifat Timur, Aifat Timur Raya dan Kisor Distrik Aifat Selatan, agar kembali ke kampung halaman mereka.
“Kami meminta dukungan Kapolda, Pangdam, Ketua DPR-PB, Ketua MRPB dan kita semua untuk melihat ini, karena saudara-saudara kita sebagian sedang mengungsi, anak-anak hari ini banyak yang tidak sekolah karena harus mengungsi,” tandasnya.
Gubernur juga menyampaikan tugas utama Bupati Maybrat harus bekerja keras untuk kepentingan warga masyarakat Maybrat, termasuk bantuan-bantuan yang harus diberikan pada masyarakat yang mengungsi.
“Tolong koordinasi dengan cepat dan nanti laporkan agar kita sama-sama bisa melihatnya dan perlu bersinergi baik dengan teman-teman di wilayah pengungsian itu ada Polsek dan Koramil, dan berkoordinasi langkah-langkah yang harus diambil bersama kepala distrik, kepala desa dan sebagainya,” katanya.
Lebih lanjut Pj Gubernur menyampaikan mendapat informasi masuknya orang luar yang mempengaruhi orang asli, sehingga hal ini juga harus diperhatikan.
“Ada kelompok-kelompok penduduk dari tempat lain yang masuk ke Maybrat, yang mempengaruhi keadaan penduduk di sana, saya istilahkan kelompok siluman yang datang kemudian mengklaim diri dan menganggap mereka sebagai pemilik tanah. Lihat mereka, batasi mereka, jangan mengganggu masyarakat disitu,” tuturnya.
“Perlunya jaminan keamanan kepada masyarakat terhadap gangguan kelompok sipil bersenjata di wilayah tersebut. Untuk itu perlu dioptimalkan melalui kehadiran Koramil dan Polsek di sana. Perlunya peran aktif dari eksekutif dan legislatif di Maybrat terhadap penduduk asli untuk menghindari masuknya penduduk siluman ke sana,” pungkasnya. (aa)
