MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Orangtua Casis Bintara Polri kembali melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk menyerahkan aspirasi terkait dugaan pemungutan biaya-biaya casis di masing-masing SPN, dengan nilainya bervariasi.
EM salah satu orangtua casis Bintara Otsus saat ditemui klikpapua.comusai pertemuan dengan MRPB, Senin (27/9/2021) di MRPB, mengatakan kedatangan perwakilan orangtua Casis Bintara Otsus guna menyampaikan aspirasi untuk diperjuangkan oleh MRPB sebagai lembaga Kultur Orang Asal Papua. “Kedatangan kami di kantor MRPB ini yang kedua kalinya untuk memperjuangkan apa yang menjadi beban buat kami para orangtua casis yang saat ini anak kami sedang menjalani pendidikan di berbagai SPN,” ungkap EM, yang meminta namanya diinisialkan.
Banyak orangtua yang tidak berani untuk mengadu. Mereka memiliki ketakutan ketika melapor. Takut anak-anak mereka yang sedang ikut pendidikan mengalami masalah. “Banyak anak-anak yang tidak mampu yang ikut pendidikan, sehingga kami yang terkumpul sebagai pemerhati datang untuk memperjuangkan ini. Kami tau saja saat ini anak-anak kami yang mengikuti pendidikan itu sudah diakomodir menggunakan dana Otsus, sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan,” katanya.
Menurutnya, setelah masuk pendidikan dan berjalan satu bulan kemudian tiba-tiba ada pungutan-pungutan yang membuat anak-anak resah. “Dan kasihan pada saat mereka telepon itu bukan apa, tapi yang mereka kabarkan itu cuma meminta uang, dengan jumlah yang bervariasi,” ungkapnya.
Kata EM, sebagai orangtua hingga saat ini merasa resah dengan adanya pungutan-pungutan yang dilakukan. Pungutan-pungutan tersebut bervariasi dan dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga anak-anak mereka yang saat ini mengikuti pendidikan juga tidak tenang. “Saya berharap kalau memang itu didanai oleh Otsus maka jangan lagi ada tagihan-tagihan atau pungutan-pungutan, sehingga mereka bisa ikut pendidikan dengan tenang hingga selesai dan pulang dengan selamat,” ujarnya.
Sementara Leonard Yarollo anggota Pokja Agama didampingi Yopi Suabey anggota Pokja adat secara langsung menerima dan mendengar aspirasi dan keluhan dari orang tua casis Bintara Otsus yang saat ini sedang menjalankan pendidikan.
Leonard Yarollo mengatakan prinsipnya MRPB akan sama-sama mengawal. “Dan bahasanya kita tahu saja semua sudah selesai dan mereka tinggal melaksanakan pendidikan tanpa ada embel-embel, namun ketika tadi kami dengar kenapa dari awal sebelum pendidikan tidak disampaikan tentang adanya pungutan-pungutan seperti itu,” katanya.
Ini menurutnya, merupakan persoalan yang harus dilihat secara arif dan bijak dari Gubernur Papua Barat dan Kepala Daerah di 12 Kabupaten dan 1 Kota, serta Kapolda Papua Barat. “Anak-anak kita yang saat ini sedang mengikuti pendidikan dan mendapat pungutan-pungutan dengan berbagai variasi nominalnya. MRPB tidak akan diam, kami akan kawal dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan berbicara dengan pimpinan untuk membentuk tim, ketika isu ini benar maka kami akan melangkah ke masing-masing SPN untuk mengecek kebenarannya,” pungkasnya.(aa)