MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo membuka Fokus Group Discussion (FGD) kerja sama Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, Kamis (22/4/2021) di kantor Bupati.
Dalam sambutanya, Wabup mengatakan, salah satu implementasi visi dan misi Hermus-Budoyo di bidang perikanan adalah memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat nelayan Orang Asli Papua, tanpa mengabaikan masyarakat yang lainnya. “Oleh karena itu saya sangat merespon dan mendukung positif kegiatan ini. Untuk itu saya minta Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan agar senantiasa membangun sinergritas dan koordinasi dengan pihak Unipa, khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. “Karena masih banyak hal yang harus di kaji terkait pemberdayaan nelayan Orang Asli Papua menuju insan yang maju dan sejahtera,” ungkap Wabup.
Menurut Edi, untuk menuju ke sana maka program berbasis aspek budaya, sosial dan ekonomi menjadi prioritas kajian, sehingga lewat kajian tersebut dapat dirumukan konsep pembangunan yang kontekstual yang berhasil, perdaya guna terhadap orang asli Papua. Hal pertama yang perlu dicermati adalah bahwa potensi sumberdaya alam perikanan di wilayah Manokwari sangat berlimpah, namun disisi lain hasil dan manfaatnya belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Hal kedua, Kabupaten Manokwari merupakan pusat administrasi Provinsi Papua Barat yang dikembangkan sebagi sentra produksi perikanan tangkap, sehingga wilayah perikanan, wilayah perairan tangkap Manokwari dengan komoditi tuna, cakalan, kakap dan karapu sangat strategis untuk mendukung potensi unggulan.
Hal ketiga, hampir sebagian besar armada perikanan berkatagori sebagai perikanan skala kecil, dengan armada lebih kecil dari pada 10 Gross Ton (GT), sementara hanya nelayan orang asli Papua yang tersebar dipesisir pantai yang saat ini memiliki akses yang terbatas terhadap potensi sumber daya perikanan, karena kapasitas armada yang sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau daerah penangkapan ikan yang jauh di tengah laut.
Lanjut Wabup, pemerintah sudah mendorong dan memberikan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Manokwari, bahkan pihak swasta, namun kenyataannya nelayan masyarakat OAP belum bisa mengangkat ekonomi mereka, hal ini penyebab utama mengapa nelayan OAP menjadi kurang mampu bersaing dengan nelayan lainnya.
“Dengan latar belakang ketiga persoalan dan permasalahan, seperti diatas dan dengan memperhatikan UU 21 tahun 2001 tentang Otsus, sudah sewajarnya kebijakan dan pembangunan perikanan tangkap mendapat perhatian khusus untuk nelayan OAP,” tandasnya.
Wabup berharap forum tersebut dapat menghasilkan rumusan strategis baik dari aspek sosial ekonomi dan budaya terhadap nelayan OAP, guna mewujudkan pengelolaan perikanan skala kecil secara berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan nelayan OAP.
“Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Unipa dan tim pengkajian atas kerjasamanya, diharapkan kerjasama ini hendaknya terus bersinambungan bukan hanya pada saat ini saja. Ini untuk mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ditahun 2021-2024 dengan jangka waktu tiga setengah tahun,” pungkasnya.(aa)
