KLIKPAPUA,MANOKWARI -Sekda Manokwari, Aljabar Makatita mengimbau masyarakat untuk menolak berita hoax.
Sebab saat ini banyak isu-isu yang beredar,tapi kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, terutama di momen pemilu 2019 ini, banyak info beredar yang dapat memecah belah kebersamaan, terutama dalam klaim kemenangan masing-masing kubu.
Untuk itu, sekda mengajak masyarakat meneliti jelas setiap berita, karena apabila membagikan berita hoax,maka dapat berdampak pada masyarakat.
Menurut sekda, saat ini pihak penyelenggara dan jajarannya masih sementara dalam proses perekapan suara, sehingga hasil real kemenangan saat ini belum jelas.
Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat untuk cerdas dalam menerima informasi. “Artinya masyarakat harus jeli memahami isu ini masuk akal atau tidak dan minimal mempunyai patokan tidak menelan mentah isu yang beredar kemudian dibagikan tanpa di kroscek kebenarannya terlebih dahulu,” jelasnya.
“Kita bersabar sampai ada pleno penentuan hasil siapa yang akan duduk di kursi nantinya untuk melayani rakyat, sebab konsekuensi dari sebuah pertandingan pasti ada yang kalah dan menang, namun sebelum pertandingan kita harus komitmen harus bisa menerima hal tersebut,” kata sekda.
Pihaknya juga mengimbau agar jangan ada yang memprovokasi hal-hal yang tidak benar, karena apa yang dilakukan tersebut merupakan hal yang meresahkan, karena bisa memecah kebersamaan maupun persaudaraan.
“Kalau mau menjadi tokoh dan panutan maka lakukanlah hal-hal yang positif untuk menjadi teladan,” ujarnya.
Sekda juga mengimbau agar media-media yang ada jangan terpancing dengan berita hoax. Sebelum berita dinaikkan baiknya dilakukan konfirmasi terlebih dahulu ke sumber kebenarannya.
Sekda juga memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggraa pemilu 2019 yang telah bekerja keras sampai ditingkat distrik maupun kampung hingga tahapan-tahapan pemilu semuanya bisa berjalan dengan baik, sebab pemilu kali ini merupakan pemilu yang luar biasa, dimana pemilu serentak yang dilaksanakan oleh KPU untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten. (red)
