Pertamina: Penandatanganan MoU Akan Meyakinkan Kita untuk Melangkah

MAKASSAR,KLIKPAPUA.com–Executive General Manager PT.Pertamina Regional Papua Maluku,  Yoyok Wahyu Maniadi mengatakan, dengan penandatanganan kerjasama  dengan Kejaksaan Tinggi di Papua, Maluku, akan lebih menyakinkan untuk melangkah ke bidang hukum, terutama yang menyangkut bidang-bidang data.

“Dengan adanya kerjasama ini tentunya akan lebih banyak mendapatkan bantuan hukum, konsultasi masalah-masalah perdata yang ada di Papua dan Maluku,” ujar Yoyok saat ditemui usai penandatangan kerjasama Pertamina dan Kejaksaan, Selasa (25/11/2020) di Makassar.

Selain itu juga untuk penertiban aset Pertamina, tentunya untuk semua aset-aset yang ada di semua lokasi, akan dikonsultasikan kepada Kejaksaan. Untuk  pengawasan BBM Satu Harga merupakan  program pemerintah yang pengawasannya ada pada BPH Migas.

Seperti  yang dilakukan pada  peresmian BBM Satu Harga di Manokwari, kemarin, terdapat 11 titik di Papua dan Maluku yang memang peruntukkannya untuk masyarakat kecil. “Supaya  bisa menikmati BBM dengan harga yang sama di seluruh Indonesia,” akunya.

Untuk pengawasannya, lanjut Yoyok,tentu akan meminta bantuan dari Kejaksaan terkait realisasi pelaksanaan BBM Satu Harga tersebut.

Edi Mangun, Unit Manager Comm, Rel dan CSR MOR VIII menambahkan, Pertamina punya banyak project  yang akan dibangun  di daerah, tentunya akan dikonsultasi dengan Kejaksaan, agar tidak menyalahi aturan. “Untuk masalah BBM Satu Harga  pengawasannya itu sudah diatur dalam UU Migas dan memang tugasnya sudah dibagi, apalagi masalah kriminal itu lain soal,” ucap Edi.

Edi melanjutkan Pertamina akan membangun Jetties LPG  di Jayapura, menggunakan APBN,  sehingga perlu bermitra dengan Kejaksaan untuk mengawasi jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan. “Salah satu dari pada bagian yang ditanda tangani itu agar kita bisa berkonsultasi, misalnya terkait dengan  project itu pengawasannya bisa dikonsultasikan dengan Kejaksaan,” jelasnya.(aa)