Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Yan Victor Dimara. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Keterlambatan MRPB untuk pengimputan anggaran penanggulangan Covid-19 bukan disengaja melainkan terkendala saat ini sebagian anggota MRPB berada di luar daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Yan Victor Dimara saat ditemui wartawan di lobi kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di Anday, Selasa (12/5/2020).
Menurut Yan, kendala yang dihadapi karena situasi pembatasan wilayah dan hampir semua anggota tidak berada di tempat, karena pada saat reses pertama dilakukan di masing-masing dapil terjadinya lockdouw. “Sehingga kami coba bangun komunikasi lewat vicon dengan anggota yang ada di daerah masing-masing.Kami MRPB beda dengan SKPD lainnya, karena keputusan langsung ada di pemimpin, kalau MRPB kita merupakan suatu lembaga, sehingga untuk memutuskan suatu keputusan-keputusan harus melibatkan semua unsur di dalam lembaga,” ungkap Yan.
Beberap waktu lalu telah dibahas bersama dan dilakukan vicon untuk memutuskan 50 % percepatan penanggulan Covid-19 dari anggaran MRPB, sehingga kebutuhan yang tidak terlalu mendesak dipotonng untuk penanganan Covid.
Lebih Lanjut Yan menyampaikan, memang di sekretariat yang mengelolah keuangan, tetapi harus melihat kebutuhan mana yang real untuk lembaga lakukan. “Kami hanya bisa eksekusi apa yang menjadi keputusan lembaga. Namun beberapa hari lalu sudah dilakukan rapat, sehingga mereka sudah dorong 50% anggaran untuk penanganan Covid, muda-mudahan dalam satu dua hari ini sudah bisa diproses sesuai SKB inginkan,” ucapnya.
Dengan batas waktu yang ditentukan pemerintah pada Jumat lalu, dan Simda sudah tutup, Yan berharap bisa dibuka kembali. Karena berbicara anggaran ini sangat mendesak, sehingga Badan Pengelolah Keuangan diharapkan bisa memberikan dukungan. “Semua ini bukan unsur kesengajaan, tetapi kondisi yang bikin sehingga kita terlambat,“ katanya.(aa/bm)
