Pertemuan Evaluasi Penyesuaian Dokumen Perencanaan TN Wasur Berbasis Jasa Lingkungan di Hotel Halogen Merauke, Senin (20/06/2022). (Foto: Ist)
MERAUKE,KLIKPAPUA.com–Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua menggelar Pertemuan Evaluasi Penyesuaian Dokumen Perencanaan TN Wasur Berbasis Jasa Lingkungan di Hotel Halogen Merauke, Senin (20/06/2022).
Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai sarana penguatan sinergitas antara pusat dan daerah untuk mengimplementasikan Rencana Pengelolaan TN Wasur dengan mempertimbangkan Jasa Lingkungan sebagai komitmen dalam menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Merauke di Ekoregion Papua.
“Kabupaten Merauke yang masuk dalam wilayah adat Anim Ha merupakan salah satu kabupaten di wilayah selatan Propinsi Papua. Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, Kabupaten ini mengalami pembangunan yang cukup pesat dengan masuknya berbagai investor utamanya di bidang kehutanan dan perkebunan, apabila tidak direncanakan dengan baik dan hati-hati serta tidak mempertimbangkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan hidup,” ungkap Edward Sembiring S.Hut., M.Si saat membuka pertemuan.
Edward menjelaskan menghadapi kondisi ini, perlu dipersiapkan sebuah perencanaan, kebijakan, dan strategi mitigasi dengan memanfaatkan data-data maupun potensi Jasa Lingkungan yang ada, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya di dalam dan di sekitar kawasan TN Wasur, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pengelolaan TN Wasur.
“Sebagai salah satu kawasan konservasi di Provinsi Papua, tentunya TN Wasur memiliki Jasa Lingkungan yang dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi Kabupaten Merauke. TN Wasur merupakan milik bersama dan harus dijaga bersama-sama, sehingga perlu adanya sinergisitas Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) berbagai stakeholder juga harus tetap berjalan harmonis,” tutur Edward lebih Lanjut.
Di samping itu masyarakat adat yang berada di dalam kawasan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya melalui kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat dilakukan dengan cara-cara ramah lingkungan.
Pertemuan ini diikuti oleh OPD/UPTD di lingkup Kabupaten Merauke, UPT Kementerian LHK di Kabupaten Merauke , CDKLH Merauke, dan TNI/Polri. Seluruh peserta mendukung rencana pengelolaan TN Wasur dan dituangkan dalam suatu rumusan pertemuan yang disepakati antara lain:
Pembangunan di dalam kawasan TN Wasur berdasarkan fungsi zonasi yang telah ditetapkan;
Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan TN Wasur perlu didukung OPD terkait di Kabupaten Merauke, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan berkelanjutan;
Perlu melakukan kajian teknis ilmiah dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat dalam kawasan TN Wasur;
Sinergisitas antar stakeholders (Balai TN Wasur, BBKSDA Papua, TNI, POLRI, Pemda Kabupaten Merauke, BUMD/Swasta, Perguruan Tinggi dan MHA) bersama-sama menjaga kelestarian kawasan TN Wasur;
Degradasi fisik lingkungan (abrasi pantai) yang terjadi pada Distrik Naukenjerai dalam kawasan TN Wasur, perlu segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait;
Balai TN Wasur bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Merauke Provinsi Papua akan membentuk kampung proklim (Program Kampung Iklim) di dalam dan di sekitar kawasan TN Wasur;
Balai TN Wasur segera mensosialisasikan RPJP Tahun 2022-2031 kepada Distrik/Kampung;
Pemerintah Kampung di dalam dan di sekitar kawasan TN Wasur agar melibatkan Balai TN Wasur dalam musyawarah perencanaan kampung;
Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Merauke Provinsi Papua memfasilitasi pemasaran produk HHBK masyarakat binaan Balai TN Wasur, BBKSDA Papua dan CDKLH Merauke Provinsi Papua. (rls/bm)
