Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw bersama Wakil Bupati Matret Kokop menghadiri kegiatan Kajian Revitalisasi PAD dalam pengembangan roadmap legislasi daerah untuk percepatan ekonomi lokal
BINTUNI,KLIKPAPUA.com—Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw bersama Wakil Bupati Matret Kokop menghadiri kegiatan Kajian Revitalisasi PAD dalam rangka pengembangan roadmap legislasi daerah untuk percepatan ekonomi lokal di Kabupaten Teluk Bintuni Selasa (21/12/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu gedung pertemuan di Awarepi ini juga menghadirkan narasumber dari Dr.Miftah Adhi Ikhsanto S.IP Dip.EK, M.Iop dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Robert K.R Hammar.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dantopan Sarungalo mengatakan, tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan fiskal daerah masih Teluk Bintuni masih mengharapkan dana transfer dari pusat. “Kita mengharapkan Pemda Teluk Bintuni berinovasi kreatif dalam menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD sehingga ada kemandirian fiskal sendiri,” katanya.
Melalui kegiatan ini, ia juga berharap ada saran dan masukan yang luar biasa dan menjadi catatan penting bagi DPRD. “Harapan besar kami tahun 2022 kita akan tuangkan di propemperda kita akan tuangkan dalam rancangan perda dalam peningkatan retribusi Pemda sehingga diharapkan PAD bisa mencapai 30 persen,” ungkap Dantopan.
Melalui kegiatan ini, Bapemperda juga akan melakukan kajian karena ada beberapa perda yang sudah tidak up to date lagi, dan pada pengembangan legislasi akan melakukan perubahan, perda terlebih khusus pada pajak dan retribusi yang akan dituangkan dalam propemperda.
“Bintuni sebenarnya banyak potensi yang bisa kelola menjadi PAD, namun payung hukumnya kita buat dulu sehingga menjadi pedoman terlebih khusus OPD teknis untuk membuat perdanya, karena kalau peraturan bupati kita tidak bisa melakukan penarikan,” jelas Dantopan.
Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dalam pemaparan persentasenya terkait prespektif kebijakan daerah mengatakan, Bintuni pendapatan perkapita memang besar tapi dari sektor minyak dan gas saja, sementara dari sektor lain masih kecil.
Hal inilah yang menyebabkan 97 persen APBD Bintuni tergantung dari dana transfer pusat. “Kita harus membuat strategi peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal itu menjadi tugas bersama, Bintuni punya peluang besar untuk mendorong ini melalui potensi-potensi yang ada, potensi kita ini cukup besar,” ujar Kasihiw.
Namun lanjut Bupati di sisi lain masih ada sejumlah kendala dalam upaya peningkatan PAD daerah, di antaranya data wajib pajak tidak akurat, besaran pajak tidak disesuaikan atau kedaluarsa, wajib pajak bandel, peralatan kurang canggih, sistem denda tidak jalan, wajib pajak tempuh jalan lain untuk kurangi pajak.
Dalam kesempatan ini, Bupati minta OPD teknis harus punya inovasi, jangan hanya tau menggunakan uang negara, melainkan harus membantu meningkatkan pendapatan daerah.
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab Wakil Bupati Matret Kokop mengusulkan penertiban tarif kapal masuk di Bintuni serta pajak tenaga kerja di BP Tangguh. “Itu barangkali usulan saya, nanti atur regulasinya seperti apa,” ujar Matret Kokop. (dr)
