BINTUNI, KLIKPAPUA. Com— Pengumuman tenaga kontrak guru di Kabupaten Teluk Bintuni menuai protes bagi kalangan guru dan sejumlah orangtua wali murid.
Sejumlah guru dan orangtua sempat menyampaikan keluhannya di media sosial yang menyayangkan tindakan Dinas Pendidikan Teluk Bintuni yang dianggap tidak menghargai kinerja guru-guru yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri mengajar di Teluk Bintuni.
Sucitra salah satu guru kontrak di SD Negeri Terpadu yang sempat dihubungi mengaku, ia tidak lolos dalam seleksi guru kontrak, padahal ia pernah mengabdi 9 tahun di pedalaman dan termasuk guru kontrak yang pernah disekolahkan oleh Pemda Bintuni.
“Kita ini kan dulunya guru yang dikuliahkan sama Pemda Bintuni, yang kemudian kita dikontrakkan sebagai guru kontrak, dan ditempatkan di pedalaman selama kurang lebih 8 tahun, dan di tahun 2019 lalu saya meminta untuk dipindahkan mengajar di wilayah kota, sehingga saat ini saya di tempatkan di SD Terpadu, jadi pemutusan kontrak yang untuk tahun ini benar – benar di putuskan secara sepihak,” kata salah seorang guru tenaga kontrak SD Negeri Terpadu Citra kepada media ini Rabu (3/11/2021).
Disampaikan Citra, ia tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi alasan terjadinya pemutusan kontrak apakah karena terkait kelalaian tugas atau hal lainnya, karena secara tiba-tiba namanya tidak ada dalam list guru kontrak yang diumumkan pihak dinas, selain itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sehingga ia menganggap ini keputusan sepihak.
Sebelumnya, citra menjelaskan sudah melakukan pemberkasan seperti yang di intruksikan dinas pada bulan Juli 2021 lalu, namun disayangkan namanya tak ada dalam daftar, Sementara ada muncul sejumlah nama baru pegawai kontrak yang berasal dari luar Bintuni.
“Mereka bulan Oktober ini baru datang, dan pemberkasan kan Juli, itukan gak masuk akal, mereka ikut pemberkasan, kok tiba- tiba muncul ada nama,” jelasnya.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni, Albertus Anofa, saat ditemui di ruang kerjanya Rabu siang mengatakan, terkait dengan pengumuman guru kontrak yang dipasang sejak 1 November 2021, memang ada sebanyak 402 tenaga guru kontrak yang lolos seleksi administrasi. Diakui dari 402 guru ini ada yang berasal dari guru kontrak baru.
Kontrak guru pembayaran gajinya berdasarkan tahun anggaran bukan tahun ajaran sehingga secara efektif Pemda hanya mampu membayar 9 bulan masa kerja.
“Jadi kita hanya bisa bayarkan 9 bulan, namun sisanya kita harapkan ada pembayaran gaji di APBD perubahan, tapi saya juga belum pegang dokumen anggarannya jangan sampai saya melewati tim anggaran daerah,” ujarnya lagi.
Anofa juga mengatakan sebenarnya pemerintah daerah berencana melakukan pengurangan kuota guru kontrak, dengan alasan sudah ada tenaga guru CPNS formasi tahun 2018 sebanyak 128 serta ada guru yang lolos administrasi P3K 116 orang, namun pasalnya masih muncul nama-nama tambahan sehingga mencapai 402 orang.
“Saya umumkan ada 402 guru kontrak yang lulus tapi masih ada yang ribut saya mau bilang apa, setelah saya hitung-hitung masih ada lagi, saya sudah umumkan kalau ada aspirasi atau masukan kita tampung, bila perlu kita tambah tapi harus saya konsultasikan dengan bupati,” ujarnya.
Ketika ditanya soal guru SD N Terpadu yang tidak lolos guru kontrak dan tidak mengikuti tes P3K, Anofa mengatakan dinas masih membuka kesempatan untuk berdiskusi dan membuka kesempatan untuk kuota guru tambahan.
“Memamg kami lemah soal data. Tapi data kami sudah cukup akurat.Bisa jadi selama ini dia tidak bertugas di tempat, kalau ada yang keberatan silahkan mereka menghadap kembali, kami masih membuka kesempatan untuk tambahan, ini kan masih 402 karena yang dianggarkan 450 masih ada kuota kosong,” ujar Anofa. (dr)
