BINTUNI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni berencana mendorong PT Pertamina (Persero) agar tidak hanya memandang pengadaan Pertashop dari sisi bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Pemkab Teluk Bintuni meminta agar pelaku usaha UMKM yang mengelola Pertashop diberi peluang untuk menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, tidak hanya BBM non-subsidi seperti Pertamax.
Jika memungkinkan dan memenuhi persyaratan, pemerintah daerah akan mendorong seluruh outlet Pertashop di wilayah tersebut turut menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengatakan langkah ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap BBM dengan harga terjangkau, mengingat luasnya wilayah dan keterbatasan distribusi di daerah.
“Intinya pasokan BBM bersubsidi atau Pertalite dalam konsep satu harga ini kami harap bisa tersalurkan ke masyarakat. Pemerintah daerah ingin ada pemerataan serta menjaga kestabilan harga guna menekan inflasi,” ujar Yohanis dalam pertemuan bersama pelaku usaha agen penyalur BBM di Teluk Bintuni, Sabtu (25/4/2026).
Ia mencontohkan adanya kuota distribusi BBM bersubsidi yang belum tersalurkan secara optimal oleh agen resmi. Karena itu, Pemkab berharap kuota tersebut dapat dialihkan ke Pertashop lain agar distribusi lebih merata.
Pemkab Teluk Bintuni juga berharap BPH Migas memberikan perhatian serius terhadap peluang pemberian izin penjualan Pertalite di Pertashop.
Menurut Yohanis, Teluk Bintuni memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga energi nasional.
“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat,” katanya.
Dalam pertemuan yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan satgas pangan, Pemkab menegaskan komitmennya untuk menuntaskan program BBM Satu Harga, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Bupati juga menyoroti masih adanya kendala distribusi di tingkat distrik, mulai dari keterbatasan kuota hingga ketidaksesuaian harga di lapangan.
Bahkan, kata dia, masih ditemukan penyalur resmi yang menjual Pertalite di atas harga eceran.
Melalui pengendalian distribusi dan harga BBM bersubsidi yang tepat sasaran, Pemkab Teluk Bintuni berharap inflasi dapat ditekan, daya beli masyarakat meningkat, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah pelosok semakin terdorong.
Sebagai informasi, Pertashop merupakan outlet penjualan produk Pertamina berskala kecil yang umumnya melayani BBM non-subsidi, LPG non-subsidi, dan produk ritel lainnya, terutama di wilayah desa atau daerah yang belum terjangkau SPBU. (red)
