BINTUNI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menegaskan akan menahan pencairan dana desa bagi kampung yang tidak menginput data Indeks Desa Membangun (IDM).
Kebijakan tegas itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni, Haris Tahir, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan IDM dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Tahun 2026 di Sanggar BPM SP4, Rabu (17/6/2026).
“Kalau tidak input data, tahan dana desa saja,” tegas Haris.
Kebijakan itu diambil menyusul rendahnya tingkat pelaporan IDM dari kampung-kampung di Teluk Bintuni.
Agus Wiratno Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Teluk Bintuni, mencatat pada 2024 sebanyak 107 kampung berhasil menginput data IDM. Namun jumlah itu turun drastis pada 2025 menjadi hanya 52 kampung.
Akibatnya, kondisi sebagian besar kampung di Teluk Bintuni tidak terbaca secara menyeluruh dalam sistem IDM yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Agus menjelaskan dari 115 kampung definitif di Teluk Bintuni, hanya satu kampung yang berstatus mandiri, yakni Kampung Banjar Asoy.
Kampung berstatus berkembang baru mencapai delapan kampung dan kampung maju sebanyak lima kampung. Sisanya, 101 kampung masih berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
“Sebagian besar kampung di Teluk Bintuni masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kampung mandiri baru satu, kampung berkembang delapan, dan kampung maju lima. Selebihnya masih tertinggal dan sangat tertinggal,” ujar Agus.
Ia menegaskan penginputan IDM harus menjadi prioritas dengan batas waktu sekitar satu bulan.
Pada gelombang pertama bimtek ini, sebanyak 57 kampung berpartisipasi dengan masing-masing mengirimkan dua peserta, yakni kepala kampung dan operator kampung.
“Kami akan memfasilitasi selama satu minggu agar proses penginputan IDM dapat diselesaikan dan datanya menjadi final. Saat ini pemerintah pusat terus meminta data IDM, sementara masih banyak kampung yang belum melakukan pengisian sehingga kondisi kampung belum terbaca secara maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Kampung Mogotira, Distrik Merdey, Frederika Kutanggas, mengungkapkan keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik menjadi hambatan utama bagi aparat kampung dalam menginput data IDM secara daring.
“Untuk menginput data IDM secara daring, kami sering harus menggunakan genset atau datang ke kota karena akses di kampung sangat terbatas,” ungkap Frederika.
Ia menambahkan, selain kendala teknologi, Kampung Mogotira juga menghadapi persoalan infrastruktur dasar yang berdampak pada perekonomian masyarakat.
Hasil tangkapan nelayan yang cukup melimpah, terutama udang, sulit dipasarkan secara optimal akibat keterbatasan akses transportasi.
“Nelayan bisa mendapatkan hasil hingga ratusan kilogram dalam sehari, tetapi daya serap pasar masih terbatas. Kami berharap melalui data IDM, kondisi dan kebutuhan kampung dapat diketahui pemerintah sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat bisa menjadi perhatian,” katanya.
Melalui bimtek ini, DPMK Teluk Bintuni berharap seluruh kampung dapat menyelesaikan penginputan data IDM tepat waktu agar berbagai persoalan yang dihadapi kampung terpetakan dengan baik sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. (red)
