BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Menindaklanjuti dampak kenaikan harga BBM di seluruh Indonesia, termasuk Teluk Bintuni, Rabu (14/9/2022) DPRD Teluk Bintuni menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah dan pengusaha BBM di sekretariat DPRD sementara Komplek Ruko Panjang.
Dalam rapat tersebut sejumlah anggota DPRD mendesak pemerintah daerah agar segera mengeluarkan regulasi tentang ketentuan harga BBM bersubsidi di Bintuni agar tidak membedakan warga masyarakat.
Sejumlah anggota DPRD yang mengusulkan segera dikeluarkannya regulasi oleh pemda yakni Andarias Nauri ketua Komisi A, stephanus Balubun, Yasman Yasir dari partai PPP dan diaminkan Ketua Komisi C Romilus Tatuta sekaligus memimpin rapat.
“Saya fikir pemerintah harus segera untuk keluarkan surat sakti terkait dengan kebijakan kenaikan BBM untuk satu harga yang masuk akal, kalau di gunung dan pesisir mungkin sulit untuk untuk satu harga, tapi kalau di kota harus satu harga,” kata Yasmin Yasir dari PPP.
Tak hanya desakan regulasi, DPRD Teluk Bintuni juga mempertanyakan kepada pengusaha SPBU tentang stok BBM subsidi yang sering habis di SPBU.
Stephanus Balubun partai Nasdem mengatakan, sejak kenaikan harga BBM belum ada regulasi pemda untuk penanganan tanggap darurat kenaikan BBM ini, padahal ini bukan hal pertama terjadi di republik ini.
Stephanus juga mengatakan, sejauh mana pengawasan Perindagkop terhadap distribusi BBM sebelum kenaikan dan sesudah tak diketahui, karena pihak Perindagkop sendiri tidak hadir dalam rapat tersebut. “Berapa kebutuhan kuota Bintuni? Sejauh pengamatan kita selalu terjadi antrian panjang,” kata Stephanus
Perwakilan SPBU Arifudin mengatakan ketersediaan BBM subsidi di Bintuni di kelola tiga perusahaan yakni SPBU sendiri pertalite 200 ton per bulan, biosolar 75 kl atau 75 ton per bulan, Agen tisai 40 ton dan biosolar 10 ton per bulan, CV Fajriani penyedia BBM kampung nelayan pertalite 55 ton dan biosolar 55 ton per bulan.
“Untuk pertamax dan dexlite bisa order sepuasnya, oleh karena itu pertamina menyediakan pertasop untuk BBM di sejumlah titik untuk memudahkan pembeli,” kata Arifudin.
Arifudin mengatakan idealnya di Bintuni kebutuah SPBU 400 ton per bulan. “Kuota kita tidak bisa menambahkan kecuali ada surat dari pemda yg bisa kita masukan ke pertamina,” katanya.
Menanggapi hal ini, Plt Sekda Teluk Bintuni Frans Awak kepada wartawan mengatakan, untuk kebijakan satu harga ini harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, namun untuk mengatur kondisi harga sesuai daerah kemungkinan bisa dilakukan seperti menetapkan harga eceran tertinggi atau HET.
“Kita kan ada kota pesisir pegunungan tidak mungkin kita mau samakan, nanti kita bersama TPID akan turun dulu ke lapangan untuk mengecek setelah itu nanti baru keluarkan kebijakan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut disepakati bersama bahwa pedagang pengecer hanya diperbolehkan menjual BBM subsidi tidak lebih dari Rp12 ribu, hingga dikeluarkannya aturan pemerintah daerah untuk harga eceran tertinggi di keluarkan. (dr)
