KLIKPAPUA,BINTUNI – Pos pelayanan terpadu (Posyadu) Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni menerima sejumlah laporan terkait Dana Desa.
Inspektur Inspektorat Teluk Bintuni, I Wayan Sidia mengatakan laporan yang masuk dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa.
“Ada dari aparat distrik terkait pengelolaan dana desa di duga ada pergeseran terkait penataan usahaan, dan dari pak dewan ada laporan terkait hal yang sama yakni soal dana desa,” kata Inspektur saat ditemui di,ruang kerjanya, baru-baru ini.
Dikatakannya, setelah menerima laporan, pihaknya bersama tim Posyadu terlebih dahulu akan mempelajarinya. Apabila sangat prinsip harus ditindaklanjuti, maka tim akan turun pemeriksaan ke lapangan.
“Sebelum ke lapangan nanti kita bikin surat tembusan ke bupati, dan juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, ” katanya.
Disinggung apabila hasil pemeriksaan di lapangan ada indikasi pidana, Inspektur mengungkapkan siap membuat rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara atau menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dengan jangka waktu yang ditentukan.
“Jika tidak bisa melaksanakan sesuai rekomendasi kita, kita bisa rekomendasikan ke aparat penegak hukum, tapi sesuai SOP yang bisa menentukan kerugian negara itu cuma BPK dan BPKP,” ujarnya.
Dia mengatakan terkait rekomendasi, pihaknya tetap mengacu kepada sistem aturan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana jangka waktu rekomendasi tersebut yakni 60 hari.
Wayan menambahkan, kedepan tim dari pos pelayanan terpadu berencana akan bekerjasama dengan legislatif. Sehingga anggota DPRD selaku wakil rakyat dari daerah pemilihan masing -masing bisa saring terkait pengelolaan dana desa.
Posyadu atau pos pelayanan terpadu dibentuk tahun lalu. Pos yang berkantor di gedung Inspektorat Teluk Bintuni, SP 3, itu ada untuk menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis dari masyarakat terkait pelayanan publik di daerah tersebut. (at)
